Setop pembelian alutsista dari luar
Selasa, 02 Oktober 2012 - 14:05 WIB
Setop pembelian alutsista dari luar
A
A
A
Sindonews.com - Pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri sebaiknya dihentikan. Karena dianggap melakukan pemborosan anggaran.
Pasalnya, Indonesia punya potensi untuk membangun sistem persenjataan. Bahkan lima sampai 10 tahun ke depan, Indonesia mampu memilikinya.
"Selama ini kita punya potensi untuk membangun alutsista di dalam negeri, potensi itu harus dibangun," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Hasanuddin mengungkapkan, seperti pembelian alutsista, bisa menghabiskan anggaran Rp30 triliun sampai Rp50 triliun per tahun. Menurutnya, akan lebih bijak jika anggaran itu dibelanjakan di dalam negeri.
"Sebagai contoh untuk membeli kapal seharga Rp150 miliar saja itu butuh waktu dua tahun dengan yang kerja 1.000 orang. Jika kita bisa, kenapa tidak membelanjakannya ke perusahaan dalam negeri, toh kualitasnya sama saja," ucapnya.
Menurutnya, boleh saja jika ingin membeli dari luar negeri. Namun dengan catatan, jika alutsista di dalam negeri sudah tidak bisa digunakan lagi.
"Kalau toh juga membeli dari luar, dia harus bekerja sama 80 persen dengan perusahan di dalam negeri," ujarnya.
Politikus PDIP ini menegaskan, sebenarnya pembelian helikopter tempur Apache juga tidak diperlukan. "Karena dalam program 2011 sampai 2014, kita akan beli delapan heli serang, dan 16 heli serbu. Itu semua dibuat di PTDI," tandasnya.
Pasalnya, Indonesia punya potensi untuk membangun sistem persenjataan. Bahkan lima sampai 10 tahun ke depan, Indonesia mampu memilikinya.
"Selama ini kita punya potensi untuk membangun alutsista di dalam negeri, potensi itu harus dibangun," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Hasanuddin mengungkapkan, seperti pembelian alutsista, bisa menghabiskan anggaran Rp30 triliun sampai Rp50 triliun per tahun. Menurutnya, akan lebih bijak jika anggaran itu dibelanjakan di dalam negeri.
"Sebagai contoh untuk membeli kapal seharga Rp150 miliar saja itu butuh waktu dua tahun dengan yang kerja 1.000 orang. Jika kita bisa, kenapa tidak membelanjakannya ke perusahaan dalam negeri, toh kualitasnya sama saja," ucapnya.
Menurutnya, boleh saja jika ingin membeli dari luar negeri. Namun dengan catatan, jika alutsista di dalam negeri sudah tidak bisa digunakan lagi.
"Kalau toh juga membeli dari luar, dia harus bekerja sama 80 persen dengan perusahan di dalam negeri," ujarnya.
Politikus PDIP ini menegaskan, sebenarnya pembelian helikopter tempur Apache juga tidak diperlukan. "Karena dalam program 2011 sampai 2014, kita akan beli delapan heli serang, dan 16 heli serbu. Itu semua dibuat di PTDI," tandasnya.
(maf)
