Data tak valid, Dipo Alam cari sensasi
Senin, 01 Oktober 2012 - 15:39 WIB
Data tak valid, Dipo Alam cari sensasi
A
A
A
Sindonews.com - Data yang disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, tentang ranking partai yang kadernya banyak korupsi dinilai tidak valid. Patut dicurigai ada motif tertentu di balik pernyataan Dipo tersebut.
"Dalam mengumumkan ranking partai tersangkut kasus hukum, Dipo hanya lihat kertas izin yang masuk ke Presiden. Padahal kan belum tentu salah atau tidak salah. Makanya saya katakan datanya tidak valid," kata Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani di Jakarta, Senin (1/10/2012).
Yani menambahkan, apa yang diumumkan Dipo Alam hanya mencari sensasi. Harusnya, sambung Yani, pernyataan Dipo bisa juga dikaitkan dengan pernyataan SBY sebelumnya, yang menegaskan ada partai lain yang lebih korup dibanding Partai Demokrat.
"Jadi Dipo ini seperti cari sensasi dengan cara murahan seperti itu. Sepertinya mau dekati presiden namun caranya tidak elegan. Geli kita melihat pernyataan dengan data yang tidak valid itu," ujar Yani.
Lebih jauh, Yani juga kesal karena PPP dimasukkan di ranking tersebut. Padahal jika dilihat datanya, jumlah Kepala daerah dan anggota DPRD PPP juga tidak banyak.
"Kita cuma punya satu gubernur, beberapa saja bupati dan wali kota, bahkan DPRD juga sudah melalui proses hukum yang sudah selesai. Kok dimasukkan ranking empat. Jadi jelas datanya tidak valid dan hanya lihat absensi saja," tandas Yani.
"Dalam mengumumkan ranking partai tersangkut kasus hukum, Dipo hanya lihat kertas izin yang masuk ke Presiden. Padahal kan belum tentu salah atau tidak salah. Makanya saya katakan datanya tidak valid," kata Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani di Jakarta, Senin (1/10/2012).
Yani menambahkan, apa yang diumumkan Dipo Alam hanya mencari sensasi. Harusnya, sambung Yani, pernyataan Dipo bisa juga dikaitkan dengan pernyataan SBY sebelumnya, yang menegaskan ada partai lain yang lebih korup dibanding Partai Demokrat.
"Jadi Dipo ini seperti cari sensasi dengan cara murahan seperti itu. Sepertinya mau dekati presiden namun caranya tidak elegan. Geli kita melihat pernyataan dengan data yang tidak valid itu," ujar Yani.
Lebih jauh, Yani juga kesal karena PPP dimasukkan di ranking tersebut. Padahal jika dilihat datanya, jumlah Kepala daerah dan anggota DPRD PPP juga tidak banyak.
"Kita cuma punya satu gubernur, beberapa saja bupati dan wali kota, bahkan DPRD juga sudah melalui proses hukum yang sudah selesai. Kok dimasukkan ranking empat. Jadi jelas datanya tidak valid dan hanya lihat absensi saja," tandas Yani.
(hyk)
