Politik pencitraan

Peran pencitraan di panggung politik nasional akhir-akhir ini semakin signifikan. Kemenangan fenomenal Jowo Widodo (Jokowi) dalam Pilgub DKI Jakarta juga tak lepas dari pencitraan dirinya yang tepat seperti yang diinginkan mayoritas warga Jakarta.

Pencitraan diri seorang figur yang sedang bertarung dalam kontestasi politik berdampak besar bagi elektabilitas mereka. Sosok yang populer yang sedang berkuasa bisa terjungkal jika salah sedikit saja dalam mencitrakan dirinya.

Ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat pemilih semakin detail mengamati perilaku orang-orang populer yang disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.

Tak hanya individu, politik pencitraan juga berdampak besar bagi institusi atau lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Lembaga yang tidak pandai mencitrakan diri sulit mendapatkan simpati masyarakat.

Sebaik apa pun kinerja lembaga tersebut jika tidak dibarengi dengan pengelolaan pencitraan yang tepat akan kurang populer di mata publik. Ujung-ujungnya peran positif lembaga itu akan tenggelam oleh lembaga lain yang kinerjanya biasa-biasa saja atau bahkan kurang tapi lihai mengelola pencitraan.

Banyak contoh dari kasus ini sehingga konsultan pencitraan memegang peran besar di dalamnya. Bertolak dari hal di atas, jelas sekali bahwa pencitraan memiliki aspek positif yang sangat besar di ruang publik.

Orang-orang yang sadar akan memanfaatkan cara ini untuk menyampaikan kebaikan. Namun yang perlu diingat, pencitraan juga memiliki dampak negatif.

Apalagi kalau dilakukan secara berlebihan demi menumpuk citra positif sebanyak mungkin dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan kesan positif, orang yang melakukan pencitraan secara berlebihan justru akan mendapat kesan buruk dan negatif.

Apalagi kalau secara rekam jejak, orang yang melakukan pencitraan berlebihan ini tidak begitu bagus. Maksud hati menutupi noda di masa lalu, tetapi malah mendapat noda baru karena overdosis pencitraan.

Orang atau lembaga yang performanya biasa-biasa saja jika pandai mencitrakan diri juga akan mendapat simpati dari khalayak. Tapi orang atau lembaga yang sebenarnya sudah bagus justru akan terkesan buruk jika melakukan politik pencitraan yang tidak tepat.

KPK misalnya. Lembaga ini sudah begitu besar mendapat simpati publik sebagai institusi yang pantas dipercaya memerangi korupsi dibandingkan kepolisian dan kejaksaan.

Tapi kepercayaan publik ini lama-kelamaan pudar jika figur-figur di KPK terlalu sibuk bermanuver memainkan opini publik untuk meraih simpati. KPK dipercaya karena di dalamnya adalah para pendekar hukum yang tangguh, bersih, dan berani menghadapi siapa pun.

Begitu kepercayaan ini ternoda, citra positif mereka di ruang publik akan menurun. Penyidik KPK adalah orang-orang terpilih yang tidak sembarangan.

Seleksinya pun sangat ketat. Karena itu KPK tidak perlu cengeng dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Sejak lahir KPK sudah dimusuhi banyak pihak.

Jadi, dimusuhi orang adalah hal yang biasa bagi KPK. Karena itu para penyidik dan pimpinan KPK tidak perlu banyak merengek jika menghadapi masalah. Hadapilah persoalan itu secara kesatria sebagaimana yang dilakukan orang-orang terpilih. Masyarakat yang peduli pemberantasan korupsi tidak akan membiarkan KPK dihajar kanan-kiri hingga babak belur.

Tapi masyarakat juga akan bertanya-tanya jika para pimpinan KPK begitu mudah mengeluh dan rapuh. Mencitrakan diri sebagai orang yang teraniaya untuk meraih simpati boleh-boleh saja.

Tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang dan sistematis, justru antipati yang didapat. Bukan simpati. Politik pencitraan itu penting, tapi harus dikelola dengan hati-hati dan proporsional untuk mendapatkan hasil positif. (*)