Ada upaya menjegal Prabowo sebagai capres
Senin, 01 Oktober 2012 - 12:34 WIB
Ada upaya menjegal Prabowo sebagai capres
A
A
A
Sindonews.com - Partai Gerinda menuding ada pihak yang ingin menjegal Prabowo Subianto dari bursa calon presiden (capres) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Upaya tersebut dilakukan dengan menolak diturunkannya angka ambang batas calon presiden atau Presidential Threshold (PT).
Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penolakan terhadap penurunannya angka PT merupakan upaya menjegal langkah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, saat ini Prabowo memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai capres.
"Ini pasti untuk menjegal langkah Prabowo. Survei kan menunjukkan elektabilitas Pak Prabowo tinggi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012).
Anggota Komisi I DPR itu menilai, Undang-Undang (UU) merupakan sarana yang paling mungkin untuk menjegal langkah mantan cawapres yang berpasangan dengan Megawati itu.
Meski demikian, dia memastikan akan terus berupaya agar angka PT bisa diturunkan dengan cara-cara yang demokratis. "Pokoknya kita akan berjuang dengan cara-cara yang demokratis," ujarnya.
Disinggung soal rencana gugatan terhadap angka PT 20 persen yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi, Muzani menegaskan, hal tersebut merupakan langkah terakhir yang diambil pihaknya, setelah gagal menggunakan cara lain.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penolakan terhadap penurunannya angka PT merupakan upaya menjegal langkah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, saat ini Prabowo memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai capres.
"Ini pasti untuk menjegal langkah Prabowo. Survei kan menunjukkan elektabilitas Pak Prabowo tinggi," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10/2012).
Anggota Komisi I DPR itu menilai, Undang-Undang (UU) merupakan sarana yang paling mungkin untuk menjegal langkah mantan cawapres yang berpasangan dengan Megawati itu.
Meski demikian, dia memastikan akan terus berupaya agar angka PT bisa diturunkan dengan cara-cara yang demokratis. "Pokoknya kita akan berjuang dengan cara-cara yang demokratis," ujarnya.
Disinggung soal rencana gugatan terhadap angka PT 20 persen yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi, Muzani menegaskan, hal tersebut merupakan langkah terakhir yang diambil pihaknya, setelah gagal menggunakan cara lain.
(lil)
