DPR tak berani gembosi KPK jelang pemilu
Kamis, 27 September 2012 - 17:38 WIB
DPR tak berani gembosi KPK jelang pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif atau pilres, partai politik tidak akan berani menggembosi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kalaupun ada yang berusaha menggembosi KPK, maka partai tersebut terancam tidak lolos ambang batas parlemen karena tidak lagi mendapat dukungan dari rakyat.
"Saya kira tidak akan ada satu fraksi yang berani macam-macam nanti, partai itu takut tidak lolos Parliamentary Threshold (PT)," ujar Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Pasek mencontohkan, kalau KPK menginginkan penyidik independen bisa saja dimasukkan saat revisi UU KPK dilakukan. Dalam perjalanan proses revisi nanti, akan terlihat dengan jelas fraksi apa saja yang setuju terhadap penguatan KPK atau yang menginginkan KPK lemah.
"Nanti kelihatan, fraksi apa yang memang mau menggembosi kewenangan KPK," pungkas Pasek.
Ketua DPP partai Demokrat ini menyatakan, pihaknya akan mendukung proses revisi undang-undang KPK jika untuk memperkuat lembaga ad hoc ini. "Kalau fraksi kami, revisi akan disetujui, kalau revisi untuk memperkuat KPK," ujarnya.
Kalaupun ada yang berusaha menggembosi KPK, maka partai tersebut terancam tidak lolos ambang batas parlemen karena tidak lagi mendapat dukungan dari rakyat.
"Saya kira tidak akan ada satu fraksi yang berani macam-macam nanti, partai itu takut tidak lolos Parliamentary Threshold (PT)," ujar Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2012).
Pasek mencontohkan, kalau KPK menginginkan penyidik independen bisa saja dimasukkan saat revisi UU KPK dilakukan. Dalam perjalanan proses revisi nanti, akan terlihat dengan jelas fraksi apa saja yang setuju terhadap penguatan KPK atau yang menginginkan KPK lemah.
"Nanti kelihatan, fraksi apa yang memang mau menggembosi kewenangan KPK," pungkas Pasek.
Ketua DPP partai Demokrat ini menyatakan, pihaknya akan mendukung proses revisi undang-undang KPK jika untuk memperkuat lembaga ad hoc ini. "Kalau fraksi kami, revisi akan disetujui, kalau revisi untuk memperkuat KPK," ujarnya.
(san)
