Tidak ada militerisasi di KPK

Senin, 17 September 2012 - 20:26 WIB
Tidak ada militerisasi...
Tidak ada militerisasi di KPK
A A A
Sindonews.com - Beberapa kalangan khawatir kerja sama antara TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat tindakan lembaga superbody itu lebih cenderung militer ketimbang sipil. Namun KPK menjamin kerja sama tersebut tak menjadikannya bersifat militer.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPK dan TNI tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. KPK menjamin, pengelolaan Rutan Guntur milik Kodam Jaya TNI sepenuhnya tanggung jawab KPK.

"Masalah itu sepenuhnya ada di tangan KPK bukan TNI, tidak ada militerisasi, jangan misunderstanding dan jangan underestimate dengan langkah ini," ujar Busyro di DPR Senayan Jakarta, Senin (17/9/2012).

Mengenai kondisi Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini menuturkan, Rutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan.

"Saya mau ngecek yang di guntur, menurut Dirjen Lapas sudah sesuai dengan ketentuan," ucapnya.

Namun ketika disinggung apakah KPK sudah mengecek Rutan Polri dan Kejaksaan Agung, Busyro mengaku tidak tahu.

"Yang ngecek bukan saya, saya tidak tahu, saya belum bisa komentar," pungkasnya.
(ysw)
Berita Terkait
Puji Firli dkk Tangkap...
Puji Firli dkk Tangkap 8 Kepala Daerah Sepanjang 2022, Pengamat: Bakal Lebih Kencang Jelang Pemilu
Soal Integritas KPK
Soal Integritas KPK
Kinerja KPK Mundur?
Kinerja KPK Mundur?
SENGKARUT KASUS BLBI
SENGKARUT KASUS BLBI
Menimbang Remunerasi...
Menimbang Remunerasi dan Kinerja KPK
Menko Luhut Kritik OTT...
Menko Luhut Kritik OTT KPK, Begini Faktanya
Berita Terkini
Kabar Duka, Mantan Dubes...
Kabar Duka, Mantan Dubes Prof Bachtiar Aly Meninggal Dunia
Prabowo, Jokowi, SBY...
Prabowo, Jokowi, SBY Kompak Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir
Hasto Singgung Febrie...
Hasto Singgung Febrie Tak Diborgol: Peringatkan Bahaya Ketidakadilan Hukum
Hari Mangrove Sedunia,...
Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah dan APHI Dorong Pengelolaan Berkelanjutan
Prabowo Bentuk 7 Kejari...
Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Indonesia Dorong Dewan...
Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Perkuat Pencegahan Konflik-ASEAN dan Jadi Mitra Perdamaian
Infografis
Joao Pinheiro, Wasit...
Joao Pinheiro, Wasit Kontroversial di Laga Argentina vs Swiss
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved