Jakarta memilih

Warga DKI Jakarta akan menentukan pilihan terhadap dua pasang calon gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Joko Widodo-Basuki Cahaya Purnama pada 20 September mendatang.

Putaran kedua pemilihan gubernur DKI ini sempat diwarnai isu-isu negatif yang menyerang kedua pasang calon sehingga tensi politik semakin panas dan tinggi.

Yang patut disayangkan adalah upaya-upaya tidak sehat yang menyinggung isu SARA untuk menyerang kedua pasang calon, entah itu dilakukan sporadis atau sistematis.

Kita berharap, kampanye berbau SARA ini dihentikan mengingat besarnya dampak di masyarakat. Memilih satu calon seharusnya tidak didasari kebencian terhadap calon lain.

Memilih semestinya berdasarkan visi misi, kapabilitas, integritas, dan rekam jejak seorang pemimpin. Tentu warga Jakarta sendiri yang paling paham dan mengerti siapa di antaranya dua pasang calon gubernur yang pantas memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

Semua sadar, membenahi dan memajukan Jakarta yang memiliki segudang problem pelik dan ruwet memang bukan perkara mudah. Diperlukan pemimpin yang berani, tahan uji, tidak mudah menyerah untuk membenahi dan memajukan Jakarta.

Calon yang berpengalaman bukan jaminan. Calon baru juga bukan garansi Jakarta bisa maju. Semua kembali kepada warga DKI untuk menentukan siapa yang pantas mendapat kepercayaan memimpin Jakarta. Yang penting siapa pun yang terpilih nanti, bukan berarti dia mendapat cek kosong untuk berbuat apa saja tanpa kontrol si pemberi mandat.

Tugas warga juga tidak berhenti setelah pencoblosan usai. Warga masih memiliki kewajiban untuk terusmenerus mengawal pemimpin mereka agar tidak melenceng dari kewajiban-kewajiban melayani masyarakat.

Bagi warga yang calonnya kalah¸ tidak perlu putus asa. Mereka tetap punya hak mendapatkan pelayanan seperti halnya warga pendukung gubernur terpilih.

Warga pun dijamin oleh aturan untuk mengkritisi gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam lima tahun ke depan. Peran seorang gubernur untuk memajukan Jakarta memang penting, namun peran warga Jakarta yang dipimpin pun jauh lebih penting.

Bagi dua pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, deklarasi damai dan siap kalah menjadi catatan penting untuk memberi jaminan moral kepada semua pihak bahwa pilkada hanyalah satu proses demokrasi untuk memajukan Jakarta. Bagi seorang pemimpin, kalah dalam pilkada bukanlah akhir segalanya.

Karena pemimpin sejati tetaplah pemimpin dalam situasi apa pun, baik saat dia sebagai gubernur maupun saat dia menjadi masyarakat biasa. Pemimpin yang bijak akan memerintahkan pengikutnya untuk mendukung gubernur terpilih dengan kritis meskipun dia kalah di pilkada.

Demikian pula pemimpin yang kebetulan terpilih, dia tidak boleh sombong. Dia harus berbesar hati untuk merangkul calon yang kalah dan para pendukungnya.

Gubernur terpilih pun wajib mengakomodasi programprogram yang telah dirintis oleh pendahulunya tanpa ragu. Aroma rivalitas yang sempat menyinggung perasaan dan menyulut emosi pada masa kampanye harus dibuang jauh-jauh.

Membangun dan memajukan Jakarta tidak bisa dengan ego dan sentimen. Tapi harus dengan kerja sama, bahu membahu, karena peliknya persoalan yang dihadapi.

Macet, banjir, pemukiman kumuh, kriminalitas, pengangguran, dan segenap problem sosial perkotaan memang tidak mudah diselesaikan. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan.

Bagaimana caranya, targetnya kapan, siapa yang bisa menyelesaikan semua problematika itu, semua kembali pada pilihan warga Jakarta. Siapa pun yang terpilih, dialah yang punya tanggung jawab menyelesaikan itu semua dalam 5 tahun ke depan. Semua demi kemajuan Jakarta dan demi kebanggaan Indonesia.