Studi banding DPR dinilai tidak berlebihan
Kamis, 06 September 2012 - 02:37 WIB
Studi banding DPR dinilai tidak berlebihan
A
A
A
Sindonews.com - Kunjungan Badan Legislasi (Baleg) ke Turki dan Denmark dinilai bukanlah hal yang berlebihan, karena telah disetujui oleh pimpinan DPR sebagai rujukan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Itu (studi banding) hanya berkaitan dengan pengembangan undang-undang, di luar itu sebenarnya banyak sekali yang tidak mendapatkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR. Mengenai apakah ini sesuai aturan main jelas. Hal yang berkaitan dengan UU, yang bisa menjawab itu teman-teman yang berangkat, bukan pimpinan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Rabu (5/9/2012).
Seperti diketahui, kunjungan Baleg DPR ke Turki dan Denmark dilangsungkan sejak 3-7 September 2012. Kunjungan yang dibagi dalam dua rombongan itu menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menelan anggaran hingga Rp1,3 miliar.
Kunjungan ke Denmark dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusuma dengan anggota Ignatius Mulyono, dan Zulmiar Yanri (Demokrat), Ade Surapriatna (Golkar), Irvansyah dan Hoing Sanny (PDIP), Bochori Yusuf (PKS), Mardani Ali Sera (PKS), Jamaluddin Jafar (PAN), M Unais Ali Hisam (PKB), dan Djamal Aziz (Hanura)
Sementara yang ke Turki dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub dengan anggota Anna Mu'awanah (PKB), Hari Wicaksono dan Khotibul Umam (Demokrat), Nurliah Marlia Mukhtar Golkar dan Tety Kadi Bawono (Golkar), Eddy Mihati (PDIP), Aus Hidayat Nur (PKS), Rusli Ridwan (PAN), dan Zainut Tauhid (PPP).
Ketua Baleg DPR Ignatius Moelyono menjelaskan, perdebatan di Baleg memang cukup alot terkait lambang PMI yang akan digunakan. "Karena itu, ke sana kan untuk pemilihan lambang palang merah, karena perdebatan di Baleg tidak selesai. Ada yang minta lambang bulan sabit merah dan red cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," ungkapnya.
"Itu (studi banding) hanya berkaitan dengan pengembangan undang-undang, di luar itu sebenarnya banyak sekali yang tidak mendapatkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR. Mengenai apakah ini sesuai aturan main jelas. Hal yang berkaitan dengan UU, yang bisa menjawab itu teman-teman yang berangkat, bukan pimpinan," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta, Rabu (5/9/2012).
Seperti diketahui, kunjungan Baleg DPR ke Turki dan Denmark dilangsungkan sejak 3-7 September 2012. Kunjungan yang dibagi dalam dua rombongan itu menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menelan anggaran hingga Rp1,3 miliar.
Kunjungan ke Denmark dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Dimyati Natakusuma dengan anggota Ignatius Mulyono, dan Zulmiar Yanri (Demokrat), Ade Surapriatna (Golkar), Irvansyah dan Hoing Sanny (PDIP), Bochori Yusuf (PKS), Mardani Ali Sera (PKS), Jamaluddin Jafar (PAN), M Unais Ali Hisam (PKB), dan Djamal Aziz (Hanura)
Sementara yang ke Turki dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub dengan anggota Anna Mu'awanah (PKB), Hari Wicaksono dan Khotibul Umam (Demokrat), Nurliah Marlia Mukhtar Golkar dan Tety Kadi Bawono (Golkar), Eddy Mihati (PDIP), Aus Hidayat Nur (PKS), Rusli Ridwan (PAN), dan Zainut Tauhid (PPP).
Ketua Baleg DPR Ignatius Moelyono menjelaskan, perdebatan di Baleg memang cukup alot terkait lambang PMI yang akan digunakan. "Karena itu, ke sana kan untuk pemilihan lambang palang merah, karena perdebatan di Baleg tidak selesai. Ada yang minta lambang bulan sabit merah dan red cross, makanya kita mengecek ke negara asal lambang tersebut," ungkapnya.
(lil)
