RI-Australia tingkatkan kerjasama keamanan maritim
Rabu, 05 September 2012 - 02:51 WIB
RI-Australia tingkatkan kerjasama keamanan maritim
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia-Australia meningkatkan kerja sama bidang keamanan maritim. Diantara fokus pembicaraan adalah menyangkut penanganan imigran gelap yang kedapatan melintasi wilayah perairan perbatasan kedua negara.
Pembicaraan dilakukan lintas kementerian. Dari Australia, tiga menteri ke Indonesia, yakni Menteri Pertahanan Stephen Francis Smith, Menteri Infrastruktur dan Transportasi Anthony Albanese, dan Menteri Material Pertahanan, Dalam Negeri dan Hukum Jason Dean Clare.
Dari Indonesia, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menristek Gusti Muhammad Hatta. Pertemuan digelar 3-5 September 2012 di Jakarta.
Menurut Purnomo, pada hari pertama pertemuan, perlu pembicaraan antar kedua negara sehingga dihasilkan kode etik bersama dalam penanganan masalah keamanan maritim, utamanya soal people smuggling (imigran gelap). Selama ini wilayah perairan Indonesia menjadi jalur para pencari suaka yang berlayar menuju Australia.
Permasalahan muncul karena sering kali dalam pelayaran itu terjadi masalah di tengah laut sehingga mengancam jiwa para pencari suaka. "Ini menyangkut nyawa. Sehingga butuh penanganan segera," katanya di Jakarta, kemarin.
Kendala penanganan muncul ketika ternyata lokasi kecelakaan masuk wilayah Indonesia, sementara sinyal kecelakaan diterima lebih dulu oleh Australia. Atau juga sebaliknya. "Setiap melintasi yurudiksi nasional, negara manapun itu, harus melalui prosedur yang harus dipenuhi," sebutnya.
Karenanya agar penanganan bisa lebih cepat dilakukan, diperlukan kode etik bersama. "Penanganan tidak hanya soal kapal di laut, tapi angkatan udara pasti juga akan terlibat," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, dalam penanganan seperti ini Indonesia akan melibatkan Basarnas dan Kohanudnas. Sedangkan dari Australia ditangangai otoritas keamanan maritim yang dimiliki (AMSA).
Stephen Francis Smith menuturkan, memang perlu kode etik yang disepakati bersama dalam menangani masalah people smuggling di laut. Sehingga penanganan persoalan ini ke depan bisa lebih baik.
Selain masalah keamanan maritim, pembicaraan bilateral selama tiga hari itu juga menyangkut penguatan kerja sama pertahanan yang sudah terjalin selama ini. Kedua menteri pertahanan akan membahas kerjasama tentang pengorganisasian logistik dan pengadaan.
Pembicaraan dilakukan lintas kementerian. Dari Australia, tiga menteri ke Indonesia, yakni Menteri Pertahanan Stephen Francis Smith, Menteri Infrastruktur dan Transportasi Anthony Albanese, dan Menteri Material Pertahanan, Dalam Negeri dan Hukum Jason Dean Clare.
Dari Indonesia, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, dan Menristek Gusti Muhammad Hatta. Pertemuan digelar 3-5 September 2012 di Jakarta.
Menurut Purnomo, pada hari pertama pertemuan, perlu pembicaraan antar kedua negara sehingga dihasilkan kode etik bersama dalam penanganan masalah keamanan maritim, utamanya soal people smuggling (imigran gelap). Selama ini wilayah perairan Indonesia menjadi jalur para pencari suaka yang berlayar menuju Australia.
Permasalahan muncul karena sering kali dalam pelayaran itu terjadi masalah di tengah laut sehingga mengancam jiwa para pencari suaka. "Ini menyangkut nyawa. Sehingga butuh penanganan segera," katanya di Jakarta, kemarin.
Kendala penanganan muncul ketika ternyata lokasi kecelakaan masuk wilayah Indonesia, sementara sinyal kecelakaan diterima lebih dulu oleh Australia. Atau juga sebaliknya. "Setiap melintasi yurudiksi nasional, negara manapun itu, harus melalui prosedur yang harus dipenuhi," sebutnya.
Karenanya agar penanganan bisa lebih cepat dilakukan, diperlukan kode etik bersama. "Penanganan tidak hanya soal kapal di laut, tapi angkatan udara pasti juga akan terlibat," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, dalam penanganan seperti ini Indonesia akan melibatkan Basarnas dan Kohanudnas. Sedangkan dari Australia ditangangai otoritas keamanan maritim yang dimiliki (AMSA).
Stephen Francis Smith menuturkan, memang perlu kode etik yang disepakati bersama dalam menangani masalah people smuggling di laut. Sehingga penanganan persoalan ini ke depan bisa lebih baik.
Selain masalah keamanan maritim, pembicaraan bilateral selama tiga hari itu juga menyangkut penguatan kerja sama pertahanan yang sudah terjalin selama ini. Kedua menteri pertahanan akan membahas kerjasama tentang pengorganisasian logistik dan pengadaan.
(san)
