TB Hasanuddin: Belum tentu intelijen lemah
Selasa, 28 Agustus 2012 - 10:27 WIB
TB Hasanuddin: Belum tentu intelijen lemah
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terkesan langsung menyimpulkan kelemahan intelijen dalam kasus kerusuhan di Sampang, Madura, dinilai terlalu terburu-buru oleh Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.
Dia menilai kerusuhan di sampang, Madura, Jawa Timur, belum tentu karena lemahnya intelijen. Menurutnya, intelijen di jaman Orde Baru berbeda dengan jaman Reformasi.
"Di era Orba intel juga eksekutor yang melakukan tindakan/kegiatan operasional yang boleh 'melakukan' apapun," kata TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Sementara di era demokrasi, intel hanya sebatas mencari, mengumpulkan, menganalisa, dan menyimpulkan informasi. Kesimpulannya diberikan kepada para eksekutor dalam hal ini pada level daerah meliputi gubernur, bupati/wali kota, kapolres, dan dandim untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Dalam kasus Sampang, katanya, ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama barangkali intel sudah bekerja dengan profesional dan kemudian menyampaikannya kepada eksekutor.
Sayangnya eksekutor tidak merespon dan tidak menindak lanjuti hasil temuan tersebut.
Kemudian, aparat intelijen bekerja tak optimal karena lemahnya kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisa data sehingga sarannya keliru. Akibatnya eksekutor ikut keliru dalam membuat keputusan.
Terakhir, bisa jadi tidak adanya koordinasi antara aparat intel dengan pemerintah sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri.
Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk tim evaluasi dari kasus Sampang untuk dijadikan perbaikan dalam menangani konflik-konflik yang akan datang.
"SBY jangan cuma retorika. SBY harus lebih serius menangani konflik-konflik yang terjadi di daerah lainnya, jangan hanya di Sampang," tegas politikus PDIP itu.
Dia menilai kerusuhan di sampang, Madura, Jawa Timur, belum tentu karena lemahnya intelijen. Menurutnya, intelijen di jaman Orde Baru berbeda dengan jaman Reformasi.
"Di era Orba intel juga eksekutor yang melakukan tindakan/kegiatan operasional yang boleh 'melakukan' apapun," kata TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Sementara di era demokrasi, intel hanya sebatas mencari, mengumpulkan, menganalisa, dan menyimpulkan informasi. Kesimpulannya diberikan kepada para eksekutor dalam hal ini pada level daerah meliputi gubernur, bupati/wali kota, kapolres, dan dandim untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat.
Dalam kasus Sampang, katanya, ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama barangkali intel sudah bekerja dengan profesional dan kemudian menyampaikannya kepada eksekutor.
Sayangnya eksekutor tidak merespon dan tidak menindak lanjuti hasil temuan tersebut.
Kemudian, aparat intelijen bekerja tak optimal karena lemahnya kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisa data sehingga sarannya keliru. Akibatnya eksekutor ikut keliru dalam membuat keputusan.
Terakhir, bisa jadi tidak adanya koordinasi antara aparat intel dengan pemerintah sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri.
Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah segera membentuk tim evaluasi dari kasus Sampang untuk dijadikan perbaikan dalam menangani konflik-konflik yang akan datang.
"SBY jangan cuma retorika. SBY harus lebih serius menangani konflik-konflik yang terjadi di daerah lainnya, jangan hanya di Sampang," tegas politikus PDIP itu.
(ysw)
