Transparansi anggaran negara

Sindonews.com - Tuntutan transparansi dalam pengelolaan negara di era keterbukaan memang tak bisa dihindari lagi. Siapa pun yang berkuasa saat ini senantiasa dituntut menampilkan apa program yang akan dilaksanakan dan hendak dibawa ke mana negeri ini.

Intinya, semua harus jelas dan terbuka. Dan, ketika Kementerian Keuangan memublikasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 di media massa nasional harus kita beri apresiasi tersendiri. Meski materi yang disampaikan dalam publikasi dua halaman tersebut tidak ada hal baru karena sudah diberitakan media massa sebelumnya.

Pada halaman pertama menampilkan gambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berpidato didampingi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Potret para pemimpin di negeri ini hanyalah pemanis di balik penjelasan angka-angka yang menerangkan dari mana saja sumber pendapatan negara untuk tahun depan.

Pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.507,7 triliun, bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp1.031,7 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sekitar Rp147,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebanyak Rp324,3 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp4,5 triliun. Di halaman itu dijelaskan bagaimana cara pemerintah untuk memenuhi target pendapatan tersebut.

Halaman berikutnya memuat penjelasan seputar belanja negara yang mencapai Rp1.657,9 triliun, yang dibumbui foto-foto kegiatan pembangunan.Intinya,alokasi belanja dibagi dua yakni untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.139,0 triliun dengan tagline “Meningkatkan peranan dan daya dukung belanja untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”.

Sedangkan belanja ke daerah dialokasikan sebesar Rp518,9 triliun dengan slogan “Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah”. Sayangnya, publikasi di halaman kedua tersebut tidak ada penjelasan beberapa hal yang seharusnya diketahui dan dimengerti publik.

Melihat penjelasan demi penjelasan sepertinya tidak ada masalah di balik RAPBN 2013 itu.Di antaranya perbedaan angka antara pendapatan dan belanja negara yang berselisih sebesar Rp150,2 triliun bagaimana cara menutup defisit tersebut. Lalu, belanja pegawai yang menembus angka sebesar Rp241,1 triliun.Dan,pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang mencapai sebesar Rp171,6 triliun.

Seharusnya dua pengeluaran rutin itu juga diumumkan bersama anggaran subsidi yang kini tembus sebesar Rp316,1 triliun.Kalau tiga anggaran rutin tersebut digabung,akan menyedot hampir separuh dari nilai APBN 2013 yakni sebesar Rp728,8 triliun. Untuk belanja pegawai salah satu pos anggaran yang memang selalu mengalami kenaikan selain pos anggaran subsidi. Tahun depan pemerintah menaikkan belanja pegawai sekitar Rp10,9 triliun atau 10,7 persen dari pagu pada APBN-P 2012 sebesar Rp101,3 triliun menjadi sekitar Rp241,1 triliun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui kenaikan belanja pegawai sulit untuk ditolak dengan dua alasan yakni belanja gaji yang meningkat menyusul pertumbuhan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan beban pensiun yang semakin tinggi.

Pos anggaran belanja pegawai yang lebih tinggi dari anggaran belanja modal untuk infrastruktur yang hanya sebesar Rp193,8 triliun terasa ironis di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur yang memadai guna mendukung roda pertumbuhan ekonomi.

Bicara ideal, anggaran infrastruktur setidaknya sekitar 5 persen dari PDB. Kalau tahun depan PDB diprediksi sebesar Rp9.300 triliun,setidaknya belanja infrastruktur sebesar Rp465 triliun, faktanya separuh pun dari anggaran infrastruktur tahun depan tidak sampai.