Perlu badan nasional urus mudik

Sistem penanganan arus mudik Idul Fitri tahun ini bisa dirasakan tidak ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kita saksikan situasi arus mudik tetap macet, banyak korban, dan sistem pelayanan transportasi yang sangat tidak memadai, baik jalur darat, laut, maupun udara.

Apa yang harus dilakukan untuk mengurai problem tahunan ini agar arus mudik lebih nyaman dan tidak menimbulkan korban jiwa. Ada pemikiran yang layak dipertimbangkan yakni pemerintah perlu membentuk badan khusus yang bertugas dan mengatur secara menyeluruh proses arus mudik secara nasional. Tujuannya adalah ada standar yang jelas agar setiap musim mudik Idul Fitri tidak menghadapi problem yang selalu sama; yaitu itu melulu.

Mengapa perlu badan khusus? Salah satu pertimbangannya, sudah sewajarnya pemerintah memperlakukan mudik Idul Fitri sebagai event nasional yang cara memperlakukannya lebih istimewa. Ada langkah-langkah yang lebih detil, mulai menyiapkan aturan, tim lapangan, manajemen, infrastruktur, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Mudik tahunan itu pantas diperlakukan lebih istimewa karena fakta-fakta yang kita baca.

Akibat tidak ada sistem manajemen yang baik, saat mudik tahun ini jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 800 orang. Kecenderungannya setiap tahun jumlah korban jiwa selalu meningkat. Tahun ini ada peningkatan 16 persen jumlah korban jiwa. Dari aspek ekonomi, mengapa event mudik Idul Fitri harus istimewa manajemennya karena sebuah fakta yang kita saksikan bahwa momentum itu telah terjadi transaksi ekonomi yang luar biasa dari para pemudik di setiap daerah.

Di Jatim transaksi ekonomi itu nilainya mencapai Rp11 triliun, di Jabar Rp7 triliun, di Jateng Rp5 triliun, di DIY Rp2 triliun, di Banten Rp4 triliun. Dengan fakta tersebut, tentu ada alasan yang kuat mengapa pemerintah harus berpikir serius untuk memperbaiki sistem penanganan arus mudik tahunan. Dengan ada badan khusus yang dibentuk negara, pasti akan ada perbaikan karena institusi ini akan membuat regulasi yang lebih jelas baik untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor, mobil, dan transportasi umum lainnya.

Selain itu, institusi ini juga akan memiliki semacam kewenangan untuk mendorong pihak perusahaan Kereta Api Indonesia untuk menyiapkan fasilitas transportasi kereta api yang lebih mencukupi kebutuhan, baik penambahan gerbongnya, ticket pricing policy, maupun penambahan jam keberangkatan. Institusi ini juga memiliki semacam kewenangan yang bisa memengaruhi perusahaan penerbangan untuk memperbanyak pengadaan/penyewaan pesawat yang diprioritaskan untuk mengangkut para pemudik.

Selain itu, ada sistem ticket pricing policy yang jelas agar jalur udara bisa menjadi alternatif transportasi pemudik yang terjangkau supaya bisa mengurangi kepadatan jalur darat. Karena arus masuk dan keluar di bandara sangat padat, institusi ini berkewajiban membuat langkah-langkah yang nyaman bagi para penumpang pesawat agar kondisinya tidak mirip seperti terminal bus.

Akan sangat membantu lagi, ketika institusi ini bisa mengerahkan tim TNI dan Polri dengan seluruh kendaraan truk atau busnya untuk menjadi alternatif transportasi bagi pemudik yang biasa menggunakan motor. Kita juga meyakini pengerahan seluruh kendaraan TNI-Polri akan sangat membantu transportasi umum seperti bus komersial yang faktanya juga tidak bisa menampung seluruh jumlah penumpang.

Pemerintah sudah saatnya memikirkan secara serius persoalan mudik ini agar proyek mudik tahun depan ada perbaikan yang lebih signifikan. Mudik bukan sekadar tradisi, melainkan ada implikasi yang lebih luas, baik terhadap pergerakan ekonomi di daerah maupun tanggung jawab pemerintah sendiri dalam memberikan sistem pelayanan transportasi yang nyaman dan aman.*