Puncak urbanisasi

Urbanisasi akan menjadi persoalan pascalebaran. Bisa dikatakan, puncak urbanisasi selalu terjadi pascalebaran. Mereka yang bekerja di Jakarta memanfaatkan lebaran sebagai ajang promosi bagi teman-temannya di kampung halamannya.

Apalagi, setiap pulang lebaran atau mudik, seseorang akan berpenampilan sesejahtera mungkin. Baju baru, uang lebih dari bulan biasanya, perhiasan baru, gadget baru,bahkan kendaraan pun baru. Kendaraan baru ini artinya akhirnya membeli mobil sendiri untuk mudik, sewa beberapa hari untuk mudik, atau ada peningkatan kualitas dalam hal penggunaan moda transportasi umum.

Promosi secara fisik ini masih ditambahi promosi lisan, bahwa hidup di kota yang lebih besar akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik. Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia dan juga ibu kota negara akan menerima dampak yang paling besar dari urbanisasi ini.

Perpindahan dari daerah tertentu (desa) ke daerah lain (kota) adalah fenomena lama di Tanah Air. Hampir semua kota-kota besar terutama ibu kota provinsi akan menjadi sasaran urbanisasi. Sayangnya, meski urbanisasi adalah fenomena lama, hingga sekarang belum ada penanganannya yang konkret.

Orang-orang melakukan urbanisasi karena daerah asal mereka tidak bisa menjamin kehidupan mereka lebih baik. Di sisi lain, mereka melihat sebuah daerah yang lebih besar (terutama ekonominya) bisa memberikan harapan kehidupan yang lebih baik.

Jadi, ada dua sisi yang secara gampang disebut ada sebuah ketimpangan tentang jaminan kehidupan bagi seseorang. Meski masih banyak alasan lain orang-orang melakukan urbanisasi, pertimbangan kehidupan yang lebih baik tersebut lebih dominan.

Sebenarnya, solusi sederhana untuk menangani urbanisasi adalah menghilangkan atau mengurangi ketimpangan daerah. Namun pada pelaksanaannya sangat sulit diterapkan, terutama di Indonesia.

Kenapa di Indonesia masih sulit diterapkan? Karena pemerintah belum bisa melakukan pembangunan di semua daerah secara merata dengan berbagai pertimbangan. Jadi jika mau dirunut, urbanisasi adalah akibat pembangunan yang belum merata.

Wajar jika Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo berteriak tentang fenomena urbanisasi ini. Bahkan, dia juga menyerukan agar semua daerah melakukan pembangunan agar bisa membantu menekan angka urbanisasi yang terjadi di Jakarta.

Seruan Fauzi tidak salah, namun kurang pas meski saat ini setiap daerah memiliki otonomi khusus. Perlu ada penanganan secara menyeluruh untuk menangani urbanisasi ini.

Penanganan yang dilakukan oleh Jakarta atau kota-kota besar beserta daerah-daerah lainnya belumlah cukup menghentikan atau menurunkan kuantitas urbanisasi. Perlu ada grand design dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan ini.

Pemerintah pusat harus memberikan fokus pembangunan pada daerah-daerah yang masih tertinggal secara ekonomi,bukan malah semakin memanjakan daerah-daerah yang lebih maju dalam bidang ekonominya.

Manajemen pembangunan harus ditata ulang dan harus ada yang lebih diprioritaskan.Namun yang kita lihat, pembangunan di daerah yang lebih maju ekonominya justru yang lebih digenjot, contohnya Pulau Jawa.

Rencana pembangunan tol trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga wilayah Jawa Timur, adalah contoh bagaimana pemerintah pusat justru memanjakan wilayah yang sudah padat dan secara ekonomi lebih maju dari daerah lain.

Semestinya,pemerintah memberikan fokus pada pembangunan di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, atau Nusa Tenggara.

Masyarakat di sana lebih membutuhkan infrastruktur dibandingkan masyarakat di Jawa. Jika beberapa daerah di luar Pulau Jawa bisa bersaing dengan Jakarta, diyakini Jakarta bukan lagi menjadi primadona urbanisasi.