Parpol islam rancang poros bersama
Jum'at, 17 Agustus 2012 - 09:16 WIB
Parpol islam rancang poros bersama
A
A
A
Sindonews.com – Empat parpol menengah anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi mengagendakan pertemuan strategis setelah Lebaran 2012. Mereka berniat menyamakan sikap menghadapi kekuatan tiga parpol besar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres).
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Tjatur Sapto Edi mengakui, pihaknya bersama Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memang akan bertemu seusai Lebaran. Pertemuan ini sekadar silaturahmi atau halal bihalal antarparpol.
Meski begitu, Tjatur tidak menampik bisa saja dalam silaturahmi nanti dibicarakan pula persiapan parpol-parpol menengah berbasis Islam menjelang pembahasan RUU Pilpres. Salah satu poin krusial dalam RUU yang akan dibahas intensif oleh DPR mulai Oktober mendatang ini angka presidential threshold.
"Memang ada pemikiran bersama dari parpol-parpol menengah untuk memantapkan visi dan sikap terkait RUU Pilpres. Tapi dalam pertemuan setelah Lebaran ini, agenda kami hanya silaturahmi,” ungkap Tjatur saat dihubungi di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.
Menurut dia, tak tertutup kemungkinan bila dalam silaturahmi empat parpol berbasis Islam nanti terjadi pembicaraan serius mengenai RUU Pilpres, akan digelar beberapa pertemuan lanjutan secara maraton. Dengan sikap bersama, daya tawar poros parpol-parpol menengah di DPR akan lebih kuat dalam pembahasan RUU Pilpres.
"Misalnya, kalau dalam silaturahmi pertama PAN yang jadi tuan rumah, pada silaturahmi kedua bisa PKS yang jadi tuan rumahnya, atau PPP, atau PKB. Bergilir saja,” ungkap salah satu ketua DPP PAN ini.
PAN memandang angka ideal presidential thresholddi kisaran 15 persen. Sementara itu, anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengapresiasi rencana pembentukan poros bersama parpol-parpol menengah. Dia menyatakan, salah satu persoalan yang menghambat parpol mulai mengusung calon presiden (capres) saat ini adalah belum ada UU Pilpres untuk 2014.
Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei belakangan ini, hanya akan ada sedikit parpol yang bisa mengusung capres bila presidential threshold sebesar 20 persen seperti yang berlaku pada Pilpres 2009. "Jadi sia-sia saja mewacanakan capres kalau hasil pemilu legislatif kecil kemungkinan mencapai 20 persen meski angka ini bisa akumulasi gabungan parpol. Artinya, angka 20 persen sama saja dengan mewajibkan semua parpol berkoalisi,” kata mantan ketua MPR ini.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto memandang, parpol-parpol berbasis konstituen Islam memang selayaknya bersama-sama menyusun strategi untuk menghasilkan kekuatan yang signifikan. Dia mencontohkan ketika parpol-parpol Islam solid membangun aliansi strategis poros tengah setelah Pemilu 1999 yang menghasilkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden dan Amien Rais sebagai ketua MPR.
Dia menjelaskan, demokrasi elektoral sejak 2004 hingga sekarang yang mempraktikkan pemilu langsung oleh rakyat dengan sifat terbuka membuat peta kekuatan berubah dan kian majemuk. Pada Pemilu 2004 dan 2009, partai-partai Islam berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral mereka.
Akhirnya kekuatan partai Islam cenderung menjadi pelengkap penderita atau mengamini kekuasaan yang dibentuk pemenang pemilu legislatif.
"Karena itu, parpol harus mampu membangun komunikasi politik secara intensif dan cerdas tidak hanya dengan elite, tapi juga dengan basis massa atau konstituen. Ini saatnya merapatkan kekuatan. Parpol-parpol menengah berbasis Islam dapat mengusung ide bersama terkait presidential threshold,” paparnya.
Hasil Survei
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Romahurmuziy (Romy) menilai, berdasarkan hasil beberapa survei sepanjang 2012 ini, parpol-parpol sebenarnya belum menemukan satu pun figur bakal capres ideal untuk 2014 dari sekian banyak nama potensial. Dia mengakui semua tokoh yang diunggulkan sebagai capres memiliki faktor minus dan tidak ada yang bisa dianggap benar-benar bersih.
Hal ini, kata Romy, menjadi persoalan tersendiri baik bagi parpol, kandidat, maupun rakyat yang akan memilih nanti. "Dari sekian nama calon yang beredar, selalu saja ada catatan kekurangannya baik terkait persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), maupun persoalan politik lainnya. Tapi, hal ini pula yang akan membuat Pilpres 2014 berlangsung alot,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Pemilu 2014 merupakan kesempatan terakhir bagi para tokoh lama untuk bertarung. Tokoh sentral Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang popularitas dan magnet elektoralnya tinggi tidak bisa maju lagi dalam pemilu.
Karena itu, Romy menyarankan agar parpol yang hingga kini belum mengusung capres memunculkan tokoh yang benar-benar 'sempurna' supaya masyarakat mendapat opsi atau alternatif baru.
Ketua DPP Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati Nuning melanjutkan, Hanura memiliki strategi untuk memperjuangkan pemenangan pemilu legislatif dan capresnya. "Kami percaya bahwa suara rakyat mengutamakan hati nuraninya sekarang ini. Saat ini Pak Wiranto (ketua umum Partai Hanura) kerap ke pelosok daerah bukan hanya bertemu kader, melainkan mencari data faktual apa sebenarnya yang tengah dihadapi rakyat dalam kerawanan di berbagai aspek,” ungkapnya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Tjatur Sapto Edi mengakui, pihaknya bersama Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memang akan bertemu seusai Lebaran. Pertemuan ini sekadar silaturahmi atau halal bihalal antarparpol.
Meski begitu, Tjatur tidak menampik bisa saja dalam silaturahmi nanti dibicarakan pula persiapan parpol-parpol menengah berbasis Islam menjelang pembahasan RUU Pilpres. Salah satu poin krusial dalam RUU yang akan dibahas intensif oleh DPR mulai Oktober mendatang ini angka presidential threshold.
"Memang ada pemikiran bersama dari parpol-parpol menengah untuk memantapkan visi dan sikap terkait RUU Pilpres. Tapi dalam pertemuan setelah Lebaran ini, agenda kami hanya silaturahmi,” ungkap Tjatur saat dihubungi di Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.
Menurut dia, tak tertutup kemungkinan bila dalam silaturahmi empat parpol berbasis Islam nanti terjadi pembicaraan serius mengenai RUU Pilpres, akan digelar beberapa pertemuan lanjutan secara maraton. Dengan sikap bersama, daya tawar poros parpol-parpol menengah di DPR akan lebih kuat dalam pembahasan RUU Pilpres.
"Misalnya, kalau dalam silaturahmi pertama PAN yang jadi tuan rumah, pada silaturahmi kedua bisa PKS yang jadi tuan rumahnya, atau PPP, atau PKB. Bergilir saja,” ungkap salah satu ketua DPP PAN ini.
PAN memandang angka ideal presidential thresholddi kisaran 15 persen. Sementara itu, anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengapresiasi rencana pembentukan poros bersama parpol-parpol menengah. Dia menyatakan, salah satu persoalan yang menghambat parpol mulai mengusung calon presiden (capres) saat ini adalah belum ada UU Pilpres untuk 2014.
Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei belakangan ini, hanya akan ada sedikit parpol yang bisa mengusung capres bila presidential threshold sebesar 20 persen seperti yang berlaku pada Pilpres 2009. "Jadi sia-sia saja mewacanakan capres kalau hasil pemilu legislatif kecil kemungkinan mencapai 20 persen meski angka ini bisa akumulasi gabungan parpol. Artinya, angka 20 persen sama saja dengan mewajibkan semua parpol berkoalisi,” kata mantan ketua MPR ini.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto memandang, parpol-parpol berbasis konstituen Islam memang selayaknya bersama-sama menyusun strategi untuk menghasilkan kekuatan yang signifikan. Dia mencontohkan ketika parpol-parpol Islam solid membangun aliansi strategis poros tengah setelah Pemilu 1999 yang menghasilkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden dan Amien Rais sebagai ketua MPR.
Dia menjelaskan, demokrasi elektoral sejak 2004 hingga sekarang yang mempraktikkan pemilu langsung oleh rakyat dengan sifat terbuka membuat peta kekuatan berubah dan kian majemuk. Pada Pemilu 2004 dan 2009, partai-partai Islam berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral mereka.
Akhirnya kekuatan partai Islam cenderung menjadi pelengkap penderita atau mengamini kekuasaan yang dibentuk pemenang pemilu legislatif.
"Karena itu, parpol harus mampu membangun komunikasi politik secara intensif dan cerdas tidak hanya dengan elite, tapi juga dengan basis massa atau konstituen. Ini saatnya merapatkan kekuatan. Parpol-parpol menengah berbasis Islam dapat mengusung ide bersama terkait presidential threshold,” paparnya.
Hasil Survei
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Romahurmuziy (Romy) menilai, berdasarkan hasil beberapa survei sepanjang 2012 ini, parpol-parpol sebenarnya belum menemukan satu pun figur bakal capres ideal untuk 2014 dari sekian banyak nama potensial. Dia mengakui semua tokoh yang diunggulkan sebagai capres memiliki faktor minus dan tidak ada yang bisa dianggap benar-benar bersih.
Hal ini, kata Romy, menjadi persoalan tersendiri baik bagi parpol, kandidat, maupun rakyat yang akan memilih nanti. "Dari sekian nama calon yang beredar, selalu saja ada catatan kekurangannya baik terkait persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), maupun persoalan politik lainnya. Tapi, hal ini pula yang akan membuat Pilpres 2014 berlangsung alot,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Pemilu 2014 merupakan kesempatan terakhir bagi para tokoh lama untuk bertarung. Tokoh sentral Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang popularitas dan magnet elektoralnya tinggi tidak bisa maju lagi dalam pemilu.
Karena itu, Romy menyarankan agar parpol yang hingga kini belum mengusung capres memunculkan tokoh yang benar-benar 'sempurna' supaya masyarakat mendapat opsi atau alternatif baru.
Ketua DPP Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati Nuning melanjutkan, Hanura memiliki strategi untuk memperjuangkan pemenangan pemilu legislatif dan capresnya. "Kami percaya bahwa suara rakyat mengutamakan hati nuraninya sekarang ini. Saat ini Pak Wiranto (ketua umum Partai Hanura) kerap ke pelosok daerah bukan hanya bertemu kader, melainkan mencari data faktual apa sebenarnya yang tengah dihadapi rakyat dalam kerawanan di berbagai aspek,” ungkapnya.
(lil)
