Ketua MPR menyayangkan kegaduhan KPK-Polri

Sindonews.com - Pimpinan MPR dan DPR menyayangkan terjadinya keributan antar Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam penanganan dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas).

Seharusnya kedua lembaga hukum itu bersinergi dalam penanganan kasus tersebut, bukan malah mengedepankan ego sektoralnya yang justru kurang bagus dilihat oleh publik.

"Jangan ada lagi kegaduhan antar kedua institusi penegak hukum. Masa sampai ribut gitu penegakan hukum, kan harusnya bersinergi," kata Ketua MPR Taufiq Kiemas, di Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Taufiq tidak mau ikut mendukung mana lembaga yang paling berwenang melakukan penyidikan kasus itu. Sebab, kedua lembaga itu sudah seharusnya sama-sama dewasa demi kepentingan bangsa.

"Dua-duanya sudah menyadarilah itu, enggak boleh terjadi lagi. Kepentingan bangsa yang harus dikedepankan," harapnya.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Priyo Budi Santoso juga senada. Menurutnya, lembaga penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung harus tetap bersatu, bersinergi dan saling menghormati.

Itulah jawaban untuk penegakan hukum yang lebih baik ketimbang saling menimbulkan kegaduhan. "Mereka adalah tiga pilar penegak hukum yang hebat. Kalau terjadi tumbukan malah kita yang akan merugi sebagai bangsa," katanya.

Terkait kegeraman Polri, Priyo mengaku bisa mengerti karena Polri juga tentunya ingin bersih diri di dapurnya sendiri. Tetapi, ini sudah menjadi sorotan publik yang luas, maka dia menyarankan Polri dapat memberikan pengusutan kasus ini kepada KPK.

"Saya meyakini pimpinan KPK akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan Polri untuk memastikan semuanya berjalan sesuai koridor hukum," jelas politikus Partai Golkar itu.