Presiden punya batas kesabaran
Selasa, 31 Juli 2012 - 09:11 WIB
Presiden punya batas kesabaran
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentu memiliki batas kesabaran.
Bila selama ini SBY sudah getol mengingatkan jajaran menteri dan bawahannya agar serius bekerja dan mendukung agenda pemberantasan korupsi, pada titik tertentu Presiden bisa mengambil tindakan yang sangat tegas.
Itu terjadi bila ada menteri yang setelah diperingati dan ditegur ternyata tidak mengubah sikapnya. “Karena itu, warning keras Bapak Presiden baru-baru ini harus dibaca sebagai yang terakhir dan harus benar-benar diperhatikan. Kalau kemudian teguran keras itu tidak digubris, akan ada suatu tindakan. Bisa reshuffle sebagai hak prerogatif Presiden bahkan dilanjutkan ke proses hukum,” ujar Ruhut.
Dia berharap para menteri, baik dari parpol maupun nonparpol, benar-benar memperbaiki diri. Menteri pun dituntut untuk memperbaiki kinerja mereka karena selain memprihatinkan maraknya korupsi di pemerintahan dan DPR, pada sidang kabinet paripurna Kamis (19/7) lalu Presiden juga menyinggung kinerja menterimenteri dari parpol.
SBY bahkan menyarankan para menteri yang lebih asyik mengurus parpolnya agar mundur saja dari pemerintahan.
Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai, Presiden tidak mau disalahkan sendiri bila kinerja pemerintah tak bisa dioptimalkan lagi hingga 2014. Termasuk bila ada di antara menterinya yang terlibat korupsi.
Menurut Tjahjo, sekarang yang sangat dinanti dari SBY adalah tindakan tegas dan nyata terhadap menteri yang kerjanya terbengkalai akibat lebih sibuk mengurusi upaya pemenangan pemilu partainya.
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menduga, Presiden SBY sesungguhnya sudah tak sabar melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri- menteri dari parpol yang kinerjanya di pemerintahan berantakan.
Bila selama ini SBY sudah getol mengingatkan jajaran menteri dan bawahannya agar serius bekerja dan mendukung agenda pemberantasan korupsi, pada titik tertentu Presiden bisa mengambil tindakan yang sangat tegas.
Itu terjadi bila ada menteri yang setelah diperingati dan ditegur ternyata tidak mengubah sikapnya. “Karena itu, warning keras Bapak Presiden baru-baru ini harus dibaca sebagai yang terakhir dan harus benar-benar diperhatikan. Kalau kemudian teguran keras itu tidak digubris, akan ada suatu tindakan. Bisa reshuffle sebagai hak prerogatif Presiden bahkan dilanjutkan ke proses hukum,” ujar Ruhut.
Dia berharap para menteri, baik dari parpol maupun nonparpol, benar-benar memperbaiki diri. Menteri pun dituntut untuk memperbaiki kinerja mereka karena selain memprihatinkan maraknya korupsi di pemerintahan dan DPR, pada sidang kabinet paripurna Kamis (19/7) lalu Presiden juga menyinggung kinerja menterimenteri dari parpol.
SBY bahkan menyarankan para menteri yang lebih asyik mengurus parpolnya agar mundur saja dari pemerintahan.
Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai, Presiden tidak mau disalahkan sendiri bila kinerja pemerintah tak bisa dioptimalkan lagi hingga 2014. Termasuk bila ada di antara menterinya yang terlibat korupsi.
Menurut Tjahjo, sekarang yang sangat dinanti dari SBY adalah tindakan tegas dan nyata terhadap menteri yang kerjanya terbengkalai akibat lebih sibuk mengurusi upaya pemenangan pemilu partainya.
Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menduga, Presiden SBY sesungguhnya sudah tak sabar melakukan reshuffle kabinet untuk mengganti menteri- menteri dari parpol yang kinerjanya di pemerintahan berantakan.
(lns)
