Pemerintah wajib tolong Rohingya
Minggu, 29 Juli 2012 - 18:01 WIB
Pemerintah wajib tolong Rohingya
A
A
A
Sindonews.com - Pembunuhan Muslim Rohingya oleh Junta Milier di Arakan Myanmar menuai kecaman dari berbagai pihak. Dari dalam negeri, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ikut mengutuk dan menyesalkan pembunuhan itu.
"Ini adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, serta salah satu bentuk rangkaian penghancuran sistematis terhadap kelompok minoritas di Myanmar," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri, di Jakarta, Minggu (29/7/2012).
FPKB mendesak kepada BB untuk segera proaktif melakukan langkah-langkah penyelesaian agar tidak terjadi eskalasi pembantaian berikutnya. Langkah tersebut penting dilakukan agar menjaga muslim Myanmar dari provokasi untuk melakukan perlawanan.
"Jika itu yang terjadi, justru kelompok minoritas muslim akan dicap sebagai kelompok separatis oleh Junta Myanmar yang sudah pasti semakin menyulitkan proses pengintegrasian muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar," ujarnya.
Fraksi PKB, juga meminta Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk secepat mungkin menggelar pertemuan anggota-anggota guna mengambil langkah penyelesaian terbaik yang memberikan perlindungan maksimal.
"Keadilan dan hak ECOSOC harus diberikan kepada minoritas Rohingya sekaligus mendesak Junta Militer untuk lebih menghormati HAM di Myanmar," ungkapnya.
Sedangkan kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI), FPKB meminta agar lebih berkonsentrasi mengambil langkah-langkah penanganan pasca pembantaian kepada minoritas muslim Myanmar.
Penanganan itu menurut Hanif bisa dilakukan melalui pendampingan korban dengan pendekatan socio-psikologis dan budaya agar memiliki ketahanan yang lebih dalam menyikapi peristiwa ini.
"Terakhir, FPKB meminta PBNU untuk bisa terlibat aktif meng-advokasi minoritas Rohingya melalui jalur-jalur yang mungkin dilakukan dengan pendekatan sosial dan keagamaan," pungkasnya.
"Ini adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat, serta salah satu bentuk rangkaian penghancuran sistematis terhadap kelompok minoritas di Myanmar," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri, di Jakarta, Minggu (29/7/2012).
FPKB mendesak kepada BB untuk segera proaktif melakukan langkah-langkah penyelesaian agar tidak terjadi eskalasi pembantaian berikutnya. Langkah tersebut penting dilakukan agar menjaga muslim Myanmar dari provokasi untuk melakukan perlawanan.
"Jika itu yang terjadi, justru kelompok minoritas muslim akan dicap sebagai kelompok separatis oleh Junta Myanmar yang sudah pasti semakin menyulitkan proses pengintegrasian muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar," ujarnya.
Fraksi PKB, juga meminta Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk secepat mungkin menggelar pertemuan anggota-anggota guna mengambil langkah penyelesaian terbaik yang memberikan perlindungan maksimal.
"Keadilan dan hak ECOSOC harus diberikan kepada minoritas Rohingya sekaligus mendesak Junta Militer untuk lebih menghormati HAM di Myanmar," ungkapnya.
Sedangkan kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI), FPKB meminta agar lebih berkonsentrasi mengambil langkah-langkah penanganan pasca pembantaian kepada minoritas muslim Myanmar.
Penanganan itu menurut Hanif bisa dilakukan melalui pendampingan korban dengan pendekatan socio-psikologis dan budaya agar memiliki ketahanan yang lebih dalam menyikapi peristiwa ini.
"Terakhir, FPKB meminta PBNU untuk bisa terlibat aktif meng-advokasi minoritas Rohingya melalui jalur-jalur yang mungkin dilakukan dengan pendekatan sosial dan keagamaan," pungkasnya.
(lns)
