Marzuki: SBY punya komitmen jelas berantas korupsi
Jum'at, 27 Juli 2012 - 17:43 WIB
Marzuki: SBY punya komitmen jelas berantas korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai memiliki komitmen jelas dalam pemberantasan korupsi. Salah satu bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk sebagai lembaga antikorupsi baru berjalan efektif pada era SBY.
"SBY punya komitmen yang jelas, perintah yang jelas, KPK sudah banyak menangkap. Coba dilihat kapan KPK mulai jalan? Sejak SBY menjabat tahun 2004, diberi kantor, gaji, sebelumnya memang sudah ada UU-nya tapi enggak jalan," kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui pesan singkatnya, Jumat (27/7/2012).
Maraknya kasus korupsi baik di legislatif maupun ekskutif sebenarnya hanya perbuatan segelintir orang yang tidak mengemban amanah dengan baik. Hal itu tak lepas dari semakin terbukanya demokrasi dan kekuasaan yang terdistribusi yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum.
"Untuk membersihkan korupsi, para penegak hukum harus berkomitmen tidak hanya dipasrahkan ke Presiden SBY," ujar pilitikus Partai Demokrat ini.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab presiden, tapi semua elemen termasuk pimpinan partai politik (parpol) terutama mengantisipasi agar kader tidak korupsi.
"Korupsi kekuasaan yang terjadi dari kader-kader partai, pimpinan partai juga harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan," kata Marzuki.
"SBY punya komitmen yang jelas, perintah yang jelas, KPK sudah banyak menangkap. Coba dilihat kapan KPK mulai jalan? Sejak SBY menjabat tahun 2004, diberi kantor, gaji, sebelumnya memang sudah ada UU-nya tapi enggak jalan," kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui pesan singkatnya, Jumat (27/7/2012).
Maraknya kasus korupsi baik di legislatif maupun ekskutif sebenarnya hanya perbuatan segelintir orang yang tidak mengemban amanah dengan baik. Hal itu tak lepas dari semakin terbukanya demokrasi dan kekuasaan yang terdistribusi yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum.
"Untuk membersihkan korupsi, para penegak hukum harus berkomitmen tidak hanya dipasrahkan ke Presiden SBY," ujar pilitikus Partai Demokrat ini.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab presiden, tapi semua elemen termasuk pimpinan partai politik (parpol) terutama mengantisipasi agar kader tidak korupsi.
"Korupsi kekuasaan yang terjadi dari kader-kader partai, pimpinan partai juga harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan," kata Marzuki.
(lns)
