SBY titik sentral pemberantasan korupsi
Jum'at, 27 Juli 2012 - 15:58 WIB
SBY titik sentral pemberantasan korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui rapor Indonesia dalam pemberantasan korupsi terus jeblok pasca reformasi 1998. Lalu bagaimana tanggapan para politikus Senayan?
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat mengatakan, Presiden SBY merupakan titik sentral pemberantasan korupsi.
"Sebenarnya posisi Presiden SBY paling penting, paling sentral, paling berpengaruh memperbaiki negara ini. Sebagai kepala pemerintahan, apalagi ketua dewan pembina partai paling besar," ujar Martin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2012).
Dalam memberantas tindak pidana korupsi, lanjut Martin, dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin dan tidak perlu banyak diumumkan ke publik. "Banyak hal yang harus diperbaiki, tapi jangan dibuat konsumsi publik. Buat pencitraan, tapi harus ada tindakan tegas," terangnya.
Martin menjamin, jika Presiden SBY tegas menindak bawahannya, maka pemberantasan korupsi pasti tercapai. Sebaliknya jika dia tidak tegas, maka hanya akan menjadi konsumsi publik.
"Butuh ketegasan dan kemauan Presiden. Untuk sunggguh menindak para koruptor dan membersihkan aparatnya, beliau membawahi Polri, Jaksa (dalam memberantas korupsi)," pungkasnya.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat mengatakan, Presiden SBY merupakan titik sentral pemberantasan korupsi.
"Sebenarnya posisi Presiden SBY paling penting, paling sentral, paling berpengaruh memperbaiki negara ini. Sebagai kepala pemerintahan, apalagi ketua dewan pembina partai paling besar," ujar Martin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2012).
Dalam memberantas tindak pidana korupsi, lanjut Martin, dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin dan tidak perlu banyak diumumkan ke publik. "Banyak hal yang harus diperbaiki, tapi jangan dibuat konsumsi publik. Buat pencitraan, tapi harus ada tindakan tegas," terangnya.
Martin menjamin, jika Presiden SBY tegas menindak bawahannya, maka pemberantasan korupsi pasti tercapai. Sebaliknya jika dia tidak tegas, maka hanya akan menjadi konsumsi publik.
"Butuh ketegasan dan kemauan Presiden. Untuk sunggguh menindak para koruptor dan membersihkan aparatnya, beliau membawahi Polri, Jaksa (dalam memberantas korupsi)," pungkasnya.
(san)
