Presiden harus sampaikan kongkalikong ke KPK
Selasa, 24 Juli 2012 - 15:51 WIB
Presiden harus sampaikan kongkalikong ke KPK
A
A
A
Sindonews.com - DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan informasi adanya dugaan kongkalikong antara pemerintah dengan DPR dalam setiap pembahasan anggaran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Presiden SBY harus segera memberikan data ke KPK terkait adanya kongkalikong antara pemerintah dengan DPR.
"Kalau presiden punya data, atau info itu apalagi info katakanlah dari BIN (Badan Intelijen Negara) itu harus ditindaklanjuti. Kan presiden bertanggung jawab membawahi Polisi, Kejaksaan. Ini presiden harus bisa memberikan info kepada KPK," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/7/2012).
Menurutnya, penyampaian informasi itu sangat penting untuk dilakukan, agar penegak hukum bisa segera menindak siapa saja yang terlibat dalam tidak pidana korupsi.
"Seyogyanya presiden melakukan tindakan. Apa yang dijanjikan presiden untuk pemberantasan korupsi harus diwujudkan, tak pandang bulu terhadap siapapun, termasuk terhadap internal pemerintahannya," ujarnya.
Dia juga menegaskan jika membersihkan kongkalikong dalam pembahasan anggaran adalah tugas presiden sebagai kepala negara. "Saya melihat persoalan lebih pada frame-nya, bukan labelnya. Bahwa ada sekelompok melakukan itu (kongkalikong), itu jadi tugas presiden untuk membersihkannya," tukasnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Presiden SBY harus segera memberikan data ke KPK terkait adanya kongkalikong antara pemerintah dengan DPR.
"Kalau presiden punya data, atau info itu apalagi info katakanlah dari BIN (Badan Intelijen Negara) itu harus ditindaklanjuti. Kan presiden bertanggung jawab membawahi Polisi, Kejaksaan. Ini presiden harus bisa memberikan info kepada KPK," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/7/2012).
Menurutnya, penyampaian informasi itu sangat penting untuk dilakukan, agar penegak hukum bisa segera menindak siapa saja yang terlibat dalam tidak pidana korupsi.
"Seyogyanya presiden melakukan tindakan. Apa yang dijanjikan presiden untuk pemberantasan korupsi harus diwujudkan, tak pandang bulu terhadap siapapun, termasuk terhadap internal pemerintahannya," ujarnya.
Dia juga menegaskan jika membersihkan kongkalikong dalam pembahasan anggaran adalah tugas presiden sebagai kepala negara. "Saya melihat persoalan lebih pada frame-nya, bukan labelnya. Bahwa ada sekelompok melakukan itu (kongkalikong), itu jadi tugas presiden untuk membersihkannya," tukasnya.
(lil)
