Bambang Soesatyo: SBY cuma basa-basi
Minggu, 22 Juli 2012 - 11:44 WIB
Bambang Soesatyo: SBY cuma basa-basi
A
A
A
Sindonews.com - Imbauan mundur bagi menteri yang sibuk mengurusi partai politik (parpol) disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini terus mendapatkan tanggapan dari banyak kalangan, termasuk kalangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Seperti juga disampaikan Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Golkar ini. Dia menilai imbauan SBY itu hanya basa-basi.
"Imbauan itu menurut saya malah seperti orang berkirim surat tapi tanpa alamat. Kami kembalikan ke SBY lagi, bukankah sebagai presiden sudah menghitung risiko ketika memutuskan mengangkat menteri dari kalangan petinggi parpol?” ujar Bambang kepada Sindonews, Minggu (22/7/2012).
Menteri dari parpol tentu saja akan membagi waktunya untuk mengurusi partainya terlebih menjelang Pemilu 2014. Menurut Bambang, selama tugas-tugas dalam kementrian dapat dilaksanakan dengan baik tentu tidak menjadi persoalan.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, munculnya sejumlah kasus korupsi di kementerian sekarang ini, tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian, tapi juga menjadi tanggung jawab SBY selaku presiden.
Sementara selama ini yang terlihat presiden terkesan melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan di kementerian.
"Apabila SBY meminta agar menteri harus bertanggung jawab terhadap bawahannya yang korupsi, presiden juga tidak bisa lepas tangan, jika ada praktik korupsi di kementerian," ujar Bambang.
Yang terpenting sekarang adalah presiden harus tegas terhadap semua tindakan korupsi. Jika sebagai presiden sendiri tidak tegas, maka imbauan-imbauan disampaikan kepada menteri itu tidak aka ada gunanya dan hanya akan menjadi wacana publik.
“Bagi saya, jika presiden tidak bisa bertindak tegas, imbauan presiden itu hanyalah basa-basi,” pungkasnya.
Seperti juga disampaikan Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR RI, dari Fraksi Golkar ini. Dia menilai imbauan SBY itu hanya basa-basi.
"Imbauan itu menurut saya malah seperti orang berkirim surat tapi tanpa alamat. Kami kembalikan ke SBY lagi, bukankah sebagai presiden sudah menghitung risiko ketika memutuskan mengangkat menteri dari kalangan petinggi parpol?” ujar Bambang kepada Sindonews, Minggu (22/7/2012).
Menteri dari parpol tentu saja akan membagi waktunya untuk mengurusi partainya terlebih menjelang Pemilu 2014. Menurut Bambang, selama tugas-tugas dalam kementrian dapat dilaksanakan dengan baik tentu tidak menjadi persoalan.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, munculnya sejumlah kasus korupsi di kementerian sekarang ini, tak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian, tapi juga menjadi tanggung jawab SBY selaku presiden.
Sementara selama ini yang terlihat presiden terkesan melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan di kementerian.
"Apabila SBY meminta agar menteri harus bertanggung jawab terhadap bawahannya yang korupsi, presiden juga tidak bisa lepas tangan, jika ada praktik korupsi di kementerian," ujar Bambang.
Yang terpenting sekarang adalah presiden harus tegas terhadap semua tindakan korupsi. Jika sebagai presiden sendiri tidak tegas, maka imbauan-imbauan disampaikan kepada menteri itu tidak aka ada gunanya dan hanya akan menjadi wacana publik.
“Bagi saya, jika presiden tidak bisa bertindak tegas, imbauan presiden itu hanyalah basa-basi,” pungkasnya.
(lns)