Bawahan korupsi, menteri tanggung jawab
Jum'at, 20 Juli 2012 - 09:32 WIB
Bawahan korupsi, menteri tanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak hanya memberi peringatan kepada para menterinya dari jajaran parpol agar tetap fokus bekerja memasuki tahun politik.
Kemarin, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, SBY juga melontarkan keprihatinannya atas kian maraknya kasus dugaan korupsi dana APBN yang melibatkan jajaran pemerintahan dan DPR.
SBY bahkan menyatakan bahwa menteri yang mengetahui ada penyimpangan anggaran di institusinya, tetapi tidak melakukan tindakan, artinya ia ikut bersalah.
“Kalau Saudara tidak tahu, Saudara sebetulnya not committed to crime (tidak bersalah) meskipun ada tanggung jawab moral. Apakah Saudara tahu kalau bawahan Saudara melakukan korupsi atau kejahatan bersama-sama oknum DPR yang menyangkut APBN?” tanya Presiden kepada para menterinya.
Dia berharap para menteri mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan bawahan mereka.
“Ini saya semakin prihatin benar, sekarang semakin terbuka, semakin terkuak penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Boleh saya sebut dengan istilah kongkalikong. Sejak perencanaan sudah kongkalikong. Negara dirugikan,” ujarnya.
Meski sudah banyak yang ditangkap, hingga hari ini, lanjut Presiden, masih ada saja anggota parlemen maupun pejabat pemerintah yang berani melakukan korupsi. Alokasi anggaran jadi bahan transaksi.
“Masya Allah, nauzubillah. Luar biasa,” sesal SBY.
Menurut dia, selaku kepala negara, dirinya memiliki sejumlah informasi yang akurat tentang sejumlah kasus korupsi. Meski begitu, Presiden tetap memercayakan penanganan semua kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya.
“Saya tahu banyak hal meski tidak selalu banyak bicara. Saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidaktidak. Tapi saya tahu dan mengikuti,” tandasnya.
SBY mengatakan, dirinya sangat senang dengan banyaknya anggota DPR dan pejabat pemerintah yang ditangkap dan diperiksa KPK. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan baik. Dia memaparkan, pemerintah selama delapan tahun terakhir telah menata hukum untuk melakukan pencegahan dini dan pemberantasan korupsi.
“Kita harus ambil tindakan yang tegas. Sudah delapan tahun kita teriak-teriak, delapan tahun kita menata, delapan tahun kita mengatur, delapan tahun kita mengawasi. Masih ada orang atau ada pihak yang sepertinya tidak peduli, sepertinya menganggap ini sebagai angin kosong,” ujar SBY.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan, imbauan Presiden ini ditujukan kepada semua menterinya, bukan kepada menteri tertentu.
Sebagai menteri, mantan juru bicara kepresidenan ini akan mengikuti semua instruksi Presiden. “Yang jelas kita mengikuti apa yang jadi arahan Presiden. Kami dari Kemenpora siap bekerja sama dengan KPK,” tutur Andi.
Kemarin, saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, SBY juga melontarkan keprihatinannya atas kian maraknya kasus dugaan korupsi dana APBN yang melibatkan jajaran pemerintahan dan DPR.
SBY bahkan menyatakan bahwa menteri yang mengetahui ada penyimpangan anggaran di institusinya, tetapi tidak melakukan tindakan, artinya ia ikut bersalah.
“Kalau Saudara tidak tahu, Saudara sebetulnya not committed to crime (tidak bersalah) meskipun ada tanggung jawab moral. Apakah Saudara tahu kalau bawahan Saudara melakukan korupsi atau kejahatan bersama-sama oknum DPR yang menyangkut APBN?” tanya Presiden kepada para menterinya.
Dia berharap para menteri mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan bawahan mereka.
“Ini saya semakin prihatin benar, sekarang semakin terbuka, semakin terkuak penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Boleh saya sebut dengan istilah kongkalikong. Sejak perencanaan sudah kongkalikong. Negara dirugikan,” ujarnya.
Meski sudah banyak yang ditangkap, hingga hari ini, lanjut Presiden, masih ada saja anggota parlemen maupun pejabat pemerintah yang berani melakukan korupsi. Alokasi anggaran jadi bahan transaksi.
“Masya Allah, nauzubillah. Luar biasa,” sesal SBY.
Menurut dia, selaku kepala negara, dirinya memiliki sejumlah informasi yang akurat tentang sejumlah kasus korupsi. Meski begitu, Presiden tetap memercayakan penanganan semua kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya.
“Saya tahu banyak hal meski tidak selalu banyak bicara. Saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidaktidak. Tapi saya tahu dan mengikuti,” tandasnya.
SBY mengatakan, dirinya sangat senang dengan banyaknya anggota DPR dan pejabat pemerintah yang ditangkap dan diperiksa KPK. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan baik. Dia memaparkan, pemerintah selama delapan tahun terakhir telah menata hukum untuk melakukan pencegahan dini dan pemberantasan korupsi.
“Kita harus ambil tindakan yang tegas. Sudah delapan tahun kita teriak-teriak, delapan tahun kita menata, delapan tahun kita mengatur, delapan tahun kita mengawasi. Masih ada orang atau ada pihak yang sepertinya tidak peduli, sepertinya menganggap ini sebagai angin kosong,” ujar SBY.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan, imbauan Presiden ini ditujukan kepada semua menterinya, bukan kepada menteri tertentu.
Sebagai menteri, mantan juru bicara kepresidenan ini akan mengikuti semua instruksi Presiden. “Yang jelas kita mengikuti apa yang jadi arahan Presiden. Kami dari Kemenpora siap bekerja sama dengan KPK,” tutur Andi.
(lns)
