Pilkada tidak sekadar menang-kalah
Jum'at, 13 Juli 2012 - 08:13 WIB
Pilkada tidak sekadar menang-kalah
A
A
A
Sindonews.com - Apresiasi positif patut diberikan kepada warga DKI Jakarta yang telah mendukung sukses pemilihan kepala daerah (pilkada). Walaupun sebelumnya ada sejumlah kekurangan terkait daftar pemilih tetap (DPT) maupun surat undangan serta ada sejumlah laporan terkait kecurangan pada pelaksanaan pilkada, pesta demokrasi tersebut secara umum berjalan lancar,tertib,adil,dan jujur.
Terwujudnya kondisi tersebut jelas tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pendukung masing-masing pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Secara langsung hal tersebut menunjukkan semakin matangnya perilaku demokrasi masyarakat Indonesia.
Warga DKI Jakarta yang notabene tinggal di wilayah center of power sekaligus center of excellenttelah memberi contoh yang baik kepada saudara-saudara di seluruh penjuru Tanah Air bahwa politik atau perebutan kekuasaan bisa berwajah cantik karena dikemas dalam perdamaian dan kejujuran,dan tidak harus selalu diwarnai gontok-gontokan apalagi kekerasan.
Keunggulan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi dalam pilkada 11 Juli berjalan dengan baik. Berbagai kekhawatiran seperti tentang ada permainan birokrasi, money politics,dan negative campaign lain yang dilakukan incumbent ternyata tidak muncul ke permukaan.
Masyarakat kian kritis untuk memilih figur yang dianggap kredibel, track record bagus,dan mampu memimpin wilayah mereka untuk lima tahun ke depan. Sebaliknya, para kandidat yang kalah atau perolehan suaranya juga menunjukkan komitmen kesiapannya menerima kekalahan. Mereka memang harus legawa karena hakikat demokrasi adalah menyerahkan hak kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan siapa dipercayai sebagai pemimpinnya. Suasana kondusif tersebut haruslah dipertahankan hingga pilkada putaran kedua nanti selesai.
Kuncinya kembali kepada dua pasang kandidat yang akan bertarung beserta tim suksesnya serta kepada masyarakat.Jika Jokowi-Ahok dan Foke-Nara samasama berupaya memenangkan pilkada secara fair, sedangkan masyarakat tidak tergoda dengan rayuan apa pun, hasil pilkada akan benar-benar fair dan demokratis. Jokowi-Ahok dan Foke-Nara beserta pasukan tim suksesnya bebas bermanuver apa pun, melakukan pencitraan apa pun, melakukan kampanye dalam bentuk apa pun, mendekati siapa pun, atau berkoalisi dengan kekuatan mana pun.
Tetapi, jangan sampai kebebasan atas nama demokrasi ditunggangi dengan isu-isu yang berbau prokontra SARA. Kedua pasangan tersebut juga bebas menebar janji, mengabarkan prestasi dan keunggulan diri. Namun, jangan sampai langkah tersebut ditunggangi dengan menyebar money politics. Kedua hal tersebut patut digarisbawahi karena pilkada putaran kedua diperkirakan akan berlangsung lebih ketat karena pihak yang bertarung akan habis-habisan mengeluarkan strategi, sumber daya, dan berbagai kartu truf untuk memenangkan suara rakyat.
Jokowi-Ahok yang memenangkan pilkada putaran pertama dengan sekitar 42 persen suara tidak serta-merta akan menjadi pemenangnya. Foke-Nara yang hanya mendulang sekitar 34 persen suara juga belum tentu serta merta akan kalah. Begitu pun masyarakat jangan sampai mudah diombang-ambing dan disesatkan dengan isu SARA, dan jangan sampai mudah termakan rayuan berapa pun besar money politics.
Jika hal tersebut terjadinya, bukan hanya akan mencoreng kualitas pilkada, tapi juga mendegradasi kematangan demokrasi yang sudah ditunjukkan. Marilah berpikir, pilkada bukanlah berhenti sebatas menang-kalah, melainkan sekaligus membangun demokrasi dan keberadaban.
Terwujudnya kondisi tersebut jelas tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pendukung masing-masing pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Secara langsung hal tersebut menunjukkan semakin matangnya perilaku demokrasi masyarakat Indonesia.
Warga DKI Jakarta yang notabene tinggal di wilayah center of power sekaligus center of excellenttelah memberi contoh yang baik kepada saudara-saudara di seluruh penjuru Tanah Air bahwa politik atau perebutan kekuasaan bisa berwajah cantik karena dikemas dalam perdamaian dan kejujuran,dan tidak harus selalu diwarnai gontok-gontokan apalagi kekerasan.
Keunggulan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi dalam pilkada 11 Juli berjalan dengan baik. Berbagai kekhawatiran seperti tentang ada permainan birokrasi, money politics,dan negative campaign lain yang dilakukan incumbent ternyata tidak muncul ke permukaan.
Masyarakat kian kritis untuk memilih figur yang dianggap kredibel, track record bagus,dan mampu memimpin wilayah mereka untuk lima tahun ke depan. Sebaliknya, para kandidat yang kalah atau perolehan suaranya juga menunjukkan komitmen kesiapannya menerima kekalahan. Mereka memang harus legawa karena hakikat demokrasi adalah menyerahkan hak kekuasaan kepada masyarakat untuk menentukan siapa dipercayai sebagai pemimpinnya. Suasana kondusif tersebut haruslah dipertahankan hingga pilkada putaran kedua nanti selesai.
Kuncinya kembali kepada dua pasang kandidat yang akan bertarung beserta tim suksesnya serta kepada masyarakat.Jika Jokowi-Ahok dan Foke-Nara samasama berupaya memenangkan pilkada secara fair, sedangkan masyarakat tidak tergoda dengan rayuan apa pun, hasil pilkada akan benar-benar fair dan demokratis. Jokowi-Ahok dan Foke-Nara beserta pasukan tim suksesnya bebas bermanuver apa pun, melakukan pencitraan apa pun, melakukan kampanye dalam bentuk apa pun, mendekati siapa pun, atau berkoalisi dengan kekuatan mana pun.
Tetapi, jangan sampai kebebasan atas nama demokrasi ditunggangi dengan isu-isu yang berbau prokontra SARA. Kedua pasangan tersebut juga bebas menebar janji, mengabarkan prestasi dan keunggulan diri. Namun, jangan sampai langkah tersebut ditunggangi dengan menyebar money politics. Kedua hal tersebut patut digarisbawahi karena pilkada putaran kedua diperkirakan akan berlangsung lebih ketat karena pihak yang bertarung akan habis-habisan mengeluarkan strategi, sumber daya, dan berbagai kartu truf untuk memenangkan suara rakyat.
Jokowi-Ahok yang memenangkan pilkada putaran pertama dengan sekitar 42 persen suara tidak serta-merta akan menjadi pemenangnya. Foke-Nara yang hanya mendulang sekitar 34 persen suara juga belum tentu serta merta akan kalah. Begitu pun masyarakat jangan sampai mudah diombang-ambing dan disesatkan dengan isu SARA, dan jangan sampai mudah termakan rayuan berapa pun besar money politics.
Jika hal tersebut terjadinya, bukan hanya akan mencoreng kualitas pilkada, tapi juga mendegradasi kematangan demokrasi yang sudah ditunjukkan. Marilah berpikir, pilkada bukanlah berhenti sebatas menang-kalah, melainkan sekaligus membangun demokrasi dan keberadaban.
(azh)
