Belum ada titik temu untuk RUUK DIY
Jum'at, 01 Juni 2012 - 13:10 WIB
Belum ada titik temu untuk RUUK DIY
A
A
A
Sindonews.com – Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini belum ada titik temu. Hal
ini tidak terlepas dari mandeknya pembahasan tata cara pengisian
posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Wakil ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengatakan, hingga kini pemerintah
pusat masih menginginkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi
melalui metode pemilihan.
“Sementara Rakyat Yogyakarta menginginkan pengisian kekuasaan itu
melalui penetapan yakni dari keluarga kraton sendiri,” katanya saat
dihubungi, Jumat (1/6/2012).
Dia mengimbau, semua pihak harus mau duduk satu meja untuk menentukan
negosiasi politik, agar pembahasan RUUK DIY cepat selesai. “Harusnya
melibatkan kedua pemimpin tersebut (Sri Sultan Hameng Kubuwono X dan
SBY),” ungkapnya.
Hingga saat ini menurutnya, pemerintah dengan DPR masih terus membahas
mengenai tata cara pengisian posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
“Perdebatan masih alot, karena negosiasi politik yang belum menuai
titik temu,” ungkapnya. (lil)
Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai saat ini belum ada titik temu. Hal
ini tidak terlepas dari mandeknya pembahasan tata cara pengisian
posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Wakil ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengatakan, hingga kini pemerintah
pusat masih menginginkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi
melalui metode pemilihan.
“Sementara Rakyat Yogyakarta menginginkan pengisian kekuasaan itu
melalui penetapan yakni dari keluarga kraton sendiri,” katanya saat
dihubungi, Jumat (1/6/2012).
Dia mengimbau, semua pihak harus mau duduk satu meja untuk menentukan
negosiasi politik, agar pembahasan RUUK DIY cepat selesai. “Harusnya
melibatkan kedua pemimpin tersebut (Sri Sultan Hameng Kubuwono X dan
SBY),” ungkapnya.
Hingga saat ini menurutnya, pemerintah dengan DPR masih terus membahas
mengenai tata cara pengisian posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
“Perdebatan masih alot, karena negosiasi politik yang belum menuai
titik temu,” ungkapnya. (lil)
()
