Berlebihan, pemerintah libatkan TNI amankan demo BBM
Kamis, 22 Maret 2012 - 13:59 WIB
Berlebihan, pemerintah libatkan TNI amankan demo BBM
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan pihak pemerintah yang akan menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan pengamanan terhadap aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dinilai terlalu berlebihan.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Priyo Budi Santoso, pengamanan antisipasi demo kenaikan BBM tersebut sebaiknya hanya dilakukan oleh pihak Polri dan tentunya harus dilakukan dengan tindakan persuasif.
“Pengamanan demo kenaikan BBM itu selazimnya dilakukan oleh Polri saja dengan tindakan persuasif. Kalaupun TNI memang harus dibutuhkan, sebaiknya mereka berada di luar garis jalan protokol dan bukan justru berada di garis depan," ujar Priyo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Priyo juga menganjurkan untuk tindakan pengamanan tersebut menggunakan alat pengamanan yang sewajarnya dan tidak perlu berlebihan hingga harus meletakan TNI pada jalan-jalan protokol seperti Bundaran HI dan juga istana negara yang menjadi target para demosntran di bagian garis depan.
“Toh, sampai saat ini masih dalam kondisi yang wajar, jadi memang TNI sebaiknya berada di belakang garis dan lebih mengedepankan Polri dengan tindakan persuasifnya untuk melakukan pengamanan,“ tambahnya.
Sebelumnya diketahui pemerintah telah menginstruksikan kepada para pimpinan keamanan di Indonesia untuk bersatu dalam melakukan antisipasi pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM. (wbs)
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Priyo Budi Santoso, pengamanan antisipasi demo kenaikan BBM tersebut sebaiknya hanya dilakukan oleh pihak Polri dan tentunya harus dilakukan dengan tindakan persuasif.
“Pengamanan demo kenaikan BBM itu selazimnya dilakukan oleh Polri saja dengan tindakan persuasif. Kalaupun TNI memang harus dibutuhkan, sebaiknya mereka berada di luar garis jalan protokol dan bukan justru berada di garis depan," ujar Priyo ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Priyo juga menganjurkan untuk tindakan pengamanan tersebut menggunakan alat pengamanan yang sewajarnya dan tidak perlu berlebihan hingga harus meletakan TNI pada jalan-jalan protokol seperti Bundaran HI dan juga istana negara yang menjadi target para demosntran di bagian garis depan.
“Toh, sampai saat ini masih dalam kondisi yang wajar, jadi memang TNI sebaiknya berada di belakang garis dan lebih mengedepankan Polri dengan tindakan persuasifnya untuk melakukan pengamanan,“ tambahnya.
Sebelumnya diketahui pemerintah telah menginstruksikan kepada para pimpinan keamanan di Indonesia untuk bersatu dalam melakukan antisipasi pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM. (wbs)
()
