Jelang kenaikan BBM, SBY kabur ke China
Kamis, 22 Maret 2012 - 13:13 WIB
Jelang kenaikan BBM, SBY kabur ke China
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai kepala negara untuk mengumumkan keputusan kontroversial mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 1 April 2012 mendatang.
Hal tersebut dikarenakan mulai hari ini Presiden SBY akan berkunjung ke China untuk melakukan kunjungan sampai dengan dua minggu ke depan yang artinya melewati tanggal pada saat pengumuman kenaikan BBM terjadi.
”Dengan kepergian presiden ke luar negeri, Presiden terkesan buang badan dengan menyerahkan pengumuman kenaikan BBM kepada para menteri,” kata sekertaris fraksi partai Hanura, Saleh Hussein, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Padahal, menurut Saleh, pengumuman kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat Indonesia tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh kepala negara. Namun, presiden saat ini nampaknya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada para menterinya.
”Tentu mugkin ini merupakan sudah merupakan suatu tugas tersendiri dari kepala negara. Namun, ternyata presiden malah memberikan tanggung jawab ini ke menterinya untuk menghadapi daerah yang rata-rata menolak kenaikan harga BBM ini,” jelas Saleh. (wbs)
Hal tersebut dikarenakan mulai hari ini Presiden SBY akan berkunjung ke China untuk melakukan kunjungan sampai dengan dua minggu ke depan yang artinya melewati tanggal pada saat pengumuman kenaikan BBM terjadi.
”Dengan kepergian presiden ke luar negeri, Presiden terkesan buang badan dengan menyerahkan pengumuman kenaikan BBM kepada para menteri,” kata sekertaris fraksi partai Hanura, Saleh Hussein, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Padahal, menurut Saleh, pengumuman kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat Indonesia tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh kepala negara. Namun, presiden saat ini nampaknya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada para menterinya.
”Tentu mugkin ini merupakan sudah merupakan suatu tugas tersendiri dari kepala negara. Namun, ternyata presiden malah memberikan tanggung jawab ini ke menterinya untuk menghadapi daerah yang rata-rata menolak kenaikan harga BBM ini,” jelas Saleh. (wbs)
()
