Golkar pimpin pansus RUU Kamnas

Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita terpilih sebagai ketua Pansus RUU Keamanan Nasional (Kamnas).
Agus terpilih melalui voting dalam rapat pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Dia mengalahkan kandidat lain, yakni Trimedya Panjaitan (FPDIP), Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat), dan Hidayat Nurwahid (FPKS).

“Apa boleh buat, karena sudah berkali-kali kita melakukan rapat lobi dan ternyata tidak ada hasil dengan musyawarah mufakat. Tapi dengan voting ini, saya kira juga samasama mekanisme yang demokratis meskipun awalnya saya berharap tidak ada voting,” kata Priyo Budi Santoso seusai rapat tertutup Pansus RUU Kamnas di Gedung DPR Jakarta kemarin.

Priyo menjelaskan, sejak hari Senin Pansus RUU Kamnas sudah tiga kali melakukan rapat lobi untuk pemilihan ketua. Namun, yang berhasil disepakati baru penentuan unsur pimpinan, yakni dari Demokrat, Golkar, PDIP, dan PKS.

Karena tidak ada titik temu, jalan terakhir melalui voting yang hasil dukungannya adalah Agus Gumiwang mendapatkan 12 suara, Trimedya 5 suara, dan Benny 2 suara.
“Tadi yang ikut pengambilan suara ada 19 orang. Hasilnya seperti itu.Voting ini adalah yang kedua dalam sejarah pembentukan pansus di DPR periode ini. Yang pertama saat pemilihan ketua Pansus Angket Bank Century,” jelasnya.

Wakil Ketua Pansus RUU Kamnas Trimedya Panjaitan mengatakan, awalnya memang PDIP ingin memperjuangkan bisa dipercaya sebagai ketua pansus. Namun karena dalam voting Agus yang paling banyak mendapat dukungan, PDIP akan memaksimalkan perannya dalam pembahasan.

Apalagi, PDIP juga masuk dalam jajaran pimpinan sehingga bisa lebih menjaga halhal yang dianggap berpotensi membuat negara ini sideback dalam demokrasi.

“Kita di pansus akan memastikan bahwa pasal-pasal yang mengatur penangkapan, kopkamtib bisa dibentuk di daerah dan penentuan keadaan darurat subjektif sekali tidak lolos. Kita ada kekhawatiran karena draf RUU Kamnas ini melemahkan civil society,” ungkapnya.

Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM ini menyatakan, PDIP punya pengalaman yang cukup pahit saat era Orde Baru dengan kopkamtib. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyempatkan datang ke DPR untuk memberikan pengarahan kepada fraksi agar hati-hati dalam membahas RUU Kamnas.

“Bahkan Ibu Mega mintanya RUU ini dikembalikan saja. Tapi karena ini sudah dibentuk pansus, maka sekarang kita tinggal berjuang untuk menjaganya agar tidak sideback,” jelasnya.

Anggota Pansus RUU Kamnas dari Fraksi Partai Demokrat Yahya Sacawirya mengatakan, dalam pembahasan, semua fraksi punya pandangan sama bahwa RUU Kamans ini harus difokuskan pada penempatan TNI/Polri sesuai dengan kewenangan di perundang -undangan.

Karenanya, dari unsur pimpinan juga disepakati agar bukan dari anggota yang berlatar belakang dari institusi itu meskipun di pansus ada juga purnawirawan TNI/Polri. “Kami semua sepakat jangan sampai belum apa-apa, tetapi sudah ada resistensi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Kamnas Agus Gumiwang menyatakan bahwa tidak ada penguatan ataupun pelemahan terhadap peran TNI maupun Polri. Menurut dia,UU Kamnas akan mengatur apa yang terbaik untuk keamanan nasional dan memosisikan peran dua institusi itu sebagaimana mestinya.(lin)