Di mana kuburnya kasus korupsi?
Minggu, 22 Januari 2012 - 10:37 WIB
Di mana kuburnya kasus korupsi?
A
A
A
Sindonews.com – Jika hanya diwacanakan dalam Instruksi Presiden (Inpres), pemberantasan korupsi Pemberantasan korupsi dinilai akan terus terjebak dan tidak efektif.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, Inpres dan imbauan presiden terbukti tidak efektif lagi. Kalau rencana aksi pemberantasan korupsi masih ingin dilanjutkan, harus dicari pendekatan baru yang lebih efektif.
“Publik sering bertanya di mana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak?Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar,” ungkap Bambang kepada Sindonews, Minggu (22/1/2012).
Padahal, lanjut Bambang, di penghujung 2011, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per 2011 jumlahnya melonjak sampai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi,55,78 persen
“Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukkan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen,” katanya.
Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini kelanjutan dari Inpres No.9/2011. Dua Inpres ini boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden untuk meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun, kata Bambang, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu.
“Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi itu hanya sikap berpura-pura. Seolah serius, padahal tidak,” tambahnya.(azh)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, Inpres dan imbauan presiden terbukti tidak efektif lagi. Kalau rencana aksi pemberantasan korupsi masih ingin dilanjutkan, harus dicari pendekatan baru yang lebih efektif.
“Publik sering bertanya di mana ‘kubur’ skandal Bank Century? Mengapa pemerintah tidak tertarik menuntaskan kasus mafia pajak?Pertanyaan seperti ini lebih bermakna sebagai gugatan publik atas kebuntuan proses hukum kasus-kasus korupsi berskala besar,” ungkap Bambang kepada Sindonews, Minggu (22/1/2012).
Padahal, lanjut Bambang, di penghujung 2011, jumlah kasus korupsi yang ditangani Polri sepanjang tahun 2011 meningkat cukup tinggi. Kalau per 2010 Polri hanya menangani 585 kasus, per 2011 jumlahnya melonjak sampai 1.323 kasus. Kenaikannya terbilang sangat tinggi,55,78 persen
“Tidak mengherankan jika survei Lembaga Survei Indonesia (LSI ) menunjukkan anjloknya kepercayaan publik kepada pemerintrah. Hingga Desember 2011, kepercayaan publik menurun menjadi 44 persen dari bulan yang sama tahun sebelumnya yang 52 persen,” katanya.
Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.17/2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres ini kelanjutan dari Inpres No.9/2011. Dua Inpres ini boleh diterjemahkan sebagai keinginan presiden untuk meningkatkan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun, kata Bambang, aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi itu butuh kepemimpinan yang kuat, berani dan independen. Tidak sebatas pidato atau wacana, melainkan harus dengan aksi nyata, tanpa pandang bulu.
“Kalau hanya mengandalkan Inpres dan imbauan, publik bisa berasumsi itu hanya sikap berpura-pura. Seolah serius, padahal tidak,” tambahnya.(azh)
()
