Konflik pecah, institusi Sospol Sampang gagal
Jum'at, 06 Januari 2012 - 15:08 WIB
Konflik pecah, institusi Sospol Sampang gagal
A
A
A
Sindonews.com - Konflik yang terjadi di Sampang, Madura terjadi akibat dari perbedaan pemahaman umat Islam yang perlu diluruskan. Agar dapat mengakomodasi sejumlah perbedaan, institusi-institusi sosial dan politik semestinya mampu membangun kesadaran masyarakat.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Juri Ardiantoro mengatakan, banyak pihak menganggap konflik antara Sunni-Syiah di Sampang Madura karena masalah lama, masalah keluarga atau adanya provokasi.
Bagi Juri, penyebab konflik di Sampang itu sudah kompleks, termasuk asumsi berbagai kalangan tersebut.
"Tapi bagi saya, terlalu menyederhanakan masalah. Sebab, salah satu akar persoalannya juga adalah soal persepsi, prasangka dan keyakinan yang menganggap bahwa keyakinan lain adalah sesat," ujar Juri kepada Sindonews, di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (6/1/2012).
Dalam konflik Sampang itu, kata Juri, ada masalah pemahaman dan praktik keagamaan yang perlu diluruskan.
"Itulah sebabnya, saya menganggap ada kegagalan institusi-institusi sosial maupun politik di sana dalam membangun kesadaran bahwa masyarakat kita itu faktual beragam," imbuhnya.
Termasuk soal keyakinan, institusi-institusi ini juga tidak mampu memfasilitasi bagi penciptaan ruang publik yang memadai, untuk dapat mengakomodasi sejumlah perbedaan.
"Baik dalam bentuk dialog maupun sarana-sarana lainnya,"ungkapnya.
Kendati demikian ia berharap sejumlah institusi sosial maupun politik di Sampang harus mampu dalam membangun kesadaran bahwa masyarakat di Indonesia, khususnya di Sampang itu faktual beragam. (wbs)
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Juri Ardiantoro mengatakan, banyak pihak menganggap konflik antara Sunni-Syiah di Sampang Madura karena masalah lama, masalah keluarga atau adanya provokasi.
Bagi Juri, penyebab konflik di Sampang itu sudah kompleks, termasuk asumsi berbagai kalangan tersebut.
"Tapi bagi saya, terlalu menyederhanakan masalah. Sebab, salah satu akar persoalannya juga adalah soal persepsi, prasangka dan keyakinan yang menganggap bahwa keyakinan lain adalah sesat," ujar Juri kepada Sindonews, di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (6/1/2012).
Dalam konflik Sampang itu, kata Juri, ada masalah pemahaman dan praktik keagamaan yang perlu diluruskan.
"Itulah sebabnya, saya menganggap ada kegagalan institusi-institusi sosial maupun politik di sana dalam membangun kesadaran bahwa masyarakat kita itu faktual beragam," imbuhnya.
Termasuk soal keyakinan, institusi-institusi ini juga tidak mampu memfasilitasi bagi penciptaan ruang publik yang memadai, untuk dapat mengakomodasi sejumlah perbedaan.
"Baik dalam bentuk dialog maupun sarana-sarana lainnya,"ungkapnya.
Kendati demikian ia berharap sejumlah institusi sosial maupun politik di Sampang harus mampu dalam membangun kesadaran bahwa masyarakat di Indonesia, khususnya di Sampang itu faktual beragam. (wbs)
()
