Dipo diminta jangan 'over dosis'
Jum'at, 30 Desember 2011 - 14:16 WIB
Dipo diminta jangan 'over dosis'
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Dipo Alam diminta tidak melebihi di luar batas kewenangannya. Evaluasi kinerja menteri bukan kewenangannya, melainkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengingatkan Dipo Alam lebih konsentrasi terhadap tugasnya di Seskab. Sebab jabatannya setara dengan menteri lainnya.
"Pak Dipo Alam itu janganlah bersikap seperti centeng kekuasaan. Jangan over dosis," ujar Viva, di Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Dia mengatakan, tugas Menseskab adalah mengelola internal kabinet. Bukan sebaliknya, memberi penilaian terhadap kinerja para menteri. Dia menambahkan, sebaiknya yang bersangkutan mengoreksi dirinya sendiri apakah kinerjanya sudah
baik atau belum.
Labih lanjut, dikatakan Wakil ketua Fraksi PAN di DPR ini, yang menilai kinerja para menteri adalah tugas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Tanpa Pak Dipo melapor ke presiden pun, presiden juga sudah tahu betul pencapaian kinerja masing-masing menteri," lanjutnya.
Dia menduga pernyataan Dipo Alam itu, memiliki muatan kepentingan pribadi. Tujuannya, untuk menarik hati Presiden SBY. "Terkesan mencari muka kepada presiden. Justru dengan statement Pak Dipo yang kurang tepat dan tidak patut itu sebaiknya presiden mengevaluasi posisi Pak Dipo di kabinet," sindirnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan jumpa pers, Dipo Alam menyinggung kinerja para menteri yang bersikap diam ketika pemerintah dilanda masalah. Khususnya menyangkut persoalan di bidang menteri terkait.
"Saya memonitor terus menteri-menteri yang harusnya dia berbicara, tapi diam saja di dalam tanggung jawabnya dia. Saya memonitor dan saya laporkan kepada Presiden," tukas Dipo.
Dia mengingatkan, para anggota kabinet bertanggungjawab kepada Presiden selaku atasannya. Termasuk para menteri yang berasal dari kalangan Partai Politik (Parpol).
"Mereka diangkat oleh presiden, pembantu Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan partainya. Kalau tidak ya jangan jadi menteri," singgungnya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dapat meluruskan berita-berita miring terkait Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau saya mengajak kawan-kawan menteri untuk aktif memberikan informasi kepada publik secara benar, dan berani, jangan sampai lari dari wartawan," pintanya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengingatkan Dipo Alam lebih konsentrasi terhadap tugasnya di Seskab. Sebab jabatannya setara dengan menteri lainnya.
"Pak Dipo Alam itu janganlah bersikap seperti centeng kekuasaan. Jangan over dosis," ujar Viva, di Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Dia mengatakan, tugas Menseskab adalah mengelola internal kabinet. Bukan sebaliknya, memberi penilaian terhadap kinerja para menteri. Dia menambahkan, sebaiknya yang bersangkutan mengoreksi dirinya sendiri apakah kinerjanya sudah
baik atau belum.
Labih lanjut, dikatakan Wakil ketua Fraksi PAN di DPR ini, yang menilai kinerja para menteri adalah tugas Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Tanpa Pak Dipo melapor ke presiden pun, presiden juga sudah tahu betul pencapaian kinerja masing-masing menteri," lanjutnya.
Dia menduga pernyataan Dipo Alam itu, memiliki muatan kepentingan pribadi. Tujuannya, untuk menarik hati Presiden SBY. "Terkesan mencari muka kepada presiden. Justru dengan statement Pak Dipo yang kurang tepat dan tidak patut itu sebaiknya presiden mengevaluasi posisi Pak Dipo di kabinet," sindirnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan jumpa pers, Dipo Alam menyinggung kinerja para menteri yang bersikap diam ketika pemerintah dilanda masalah. Khususnya menyangkut persoalan di bidang menteri terkait.
"Saya memonitor terus menteri-menteri yang harusnya dia berbicara, tapi diam saja di dalam tanggung jawabnya dia. Saya memonitor dan saya laporkan kepada Presiden," tukas Dipo.
Dia mengingatkan, para anggota kabinet bertanggungjawab kepada Presiden selaku atasannya. Termasuk para menteri yang berasal dari kalangan Partai Politik (Parpol).
"Mereka diangkat oleh presiden, pembantu Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, bukan partainya. Kalau tidak ya jangan jadi menteri," singgungnya.
Pada kesempatan itu dia juga meminta para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dapat meluruskan berita-berita miring terkait Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau saya mengajak kawan-kawan menteri untuk aktif memberikan informasi kepada publik secara benar, dan berani, jangan sampai lari dari wartawan," pintanya.
()
