Versi DPR: Korban Mesuji total 9 orang
Rabu, 21 Desember 2011 - 19:29 WIB
Versi DPR: Korban Mesuji total 9 orang
A
A
A
Sindonews.com - Kasus sengketa lahan antara perusahaan kelapa sawit dengan warga yang terjadi di Mesuji, Lampung, maupun Mesuji, Sumatera Selatan, masih simpang siur. Masing-masing sumber yang mengklaim sudah melakukan investigasi menyuguhkan data berbeda-beda.
Mayjen Purnawirawan Saurif Kadi menyebut angka 30 orang tewas dan ratusan luka-luka dalam insiden itu. Sementara tim investigasi Komisi III DPR yang baru saja pulang dari Lampung juga membawa data baru.
Anggota Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi ke lokasi langsung yakni Mesuji, Lampung, dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel).
Dia turun ke lapangan bersama Nudirman Munir, Ahmad Baskara, Ahmad Yani, dan Tjatur Sapto Edi. Data yang ditemukan, dua orang tewas dalam kejadian di Mesuji Lampung, dan tujuh orang tewas di Mesuji, Sumsel.
"Data yang menyebut 30 korban itu tidak benar. Hasil temuan kami hanya 7 orang yang tewas. Ditambah dengan 2 orang di Mesuji, Lampung. Jadi jumlah korban seluruhnya menjadi 9 orang," kata Azis memaparkan.
Azis menduga ada kesalahan masa lalu yang dilakukan pemerintah, sehingga menjadi akumulasi permasalahan dan berkembang pada kekerasan yang menelan korban jiwa di pihak sipil. Untuk soal pemenggalan kepala seperti yang terekam dalam video, Azis enggan berkomentar banyak. Menurutnya penyelidikan video menjadi kewenangan pihak kepolisian.
Politikus partai Golkar ini berharap kasus itu segera dapat diungkap. Setidaknya, pembentukan panitia kerja (panja) dalam waktu dekat ini dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan itu.
Panja berbeda dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (FGPF) tim bentukan presiden itu, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Namun, panja akan lebih luas menangani persoalan sengketa lahan antara perusahaan dengan warga.
"Rencana pembuatan panja di bidang hukum dan perhutanan akan dibahas dalam sidang 7 Januari mendatang. Jika dalam rapat dengar pendapat fraksi oke, maka kami segera jalankan panja ini," katanya.
Panja agaknya diyakini dapat menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Indonesia. Karena itu, pembentukannya mendapat dukungan dari banyak pihak. Ketua DPR Marzuki Alie mendukung pembentukan panja itu. Dia berharap, dengan adanya panja maka kasus-kasus sengketa tanah dapat diusut.
Menurutnya, membentuk panja menjadi wajib karena persoalan bisa diselesaikan detil. Terlebih persoalan tanah sudah berlarut-larut. "Persoalan hak pengelolaan lahan seringkali menimbulkan kerugian di pihak masyarakat," katanya.
Perusahaan bidang agraria seringkali lebih diuntungkan dengan surat izin penggunaan lahan meski tanah yang digarap merupakan milik warga. Celakanya warga setempat seringkali dicurangi melalui perjanjian plasma yakni sistem bagi hasil tergantung perjanjian perusahaan dan masyarakat.
"Saya sendiri seringkali didatangi petani-petani dari daerah melaporkan mereka sudah dijanjikan plasma. Mereka diberi plasma tapi sertifikatnya diambil pejabat, ini menyakitkan mereka yang bertempat tinggal di lingkungan investasi itu," tutur Marzuki.
Karena itu, Panja menurut Marzuki penting dibentuk untuk menindaklanjuti persoalan pertanahan. "Membentuk panja agar diperoleh solusi. Siapapun yang terlibat ya harus diambil tindakan," tegasnya.
Seperti diketahui, kasus Mesuji ini mencuat ke publik setelah Saurif Kadi membawa sejumlah perwakilan warga ke Komisi III DPR. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan adanya dugaan pembantaian warga di Lampung, dengan jumlah korban mencapai 30 orang, yang dipicu oleh sengketa lahan petani dan perusahaan sawit di Lampung. (lin)
Mayjen Purnawirawan Saurif Kadi menyebut angka 30 orang tewas dan ratusan luka-luka dalam insiden itu. Sementara tim investigasi Komisi III DPR yang baru saja pulang dari Lampung juga membawa data baru.
Anggota Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi ke lokasi langsung yakni Mesuji, Lampung, dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel).
Dia turun ke lapangan bersama Nudirman Munir, Ahmad Baskara, Ahmad Yani, dan Tjatur Sapto Edi. Data yang ditemukan, dua orang tewas dalam kejadian di Mesuji Lampung, dan tujuh orang tewas di Mesuji, Sumsel.
"Data yang menyebut 30 korban itu tidak benar. Hasil temuan kami hanya 7 orang yang tewas. Ditambah dengan 2 orang di Mesuji, Lampung. Jadi jumlah korban seluruhnya menjadi 9 orang," kata Azis memaparkan.
Azis menduga ada kesalahan masa lalu yang dilakukan pemerintah, sehingga menjadi akumulasi permasalahan dan berkembang pada kekerasan yang menelan korban jiwa di pihak sipil. Untuk soal pemenggalan kepala seperti yang terekam dalam video, Azis enggan berkomentar banyak. Menurutnya penyelidikan video menjadi kewenangan pihak kepolisian.
Politikus partai Golkar ini berharap kasus itu segera dapat diungkap. Setidaknya, pembentukan panitia kerja (panja) dalam waktu dekat ini dapat berkontribusi menyelesaikan permasalahan itu.
Panja berbeda dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (FGPF) tim bentukan presiden itu, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Namun, panja akan lebih luas menangani persoalan sengketa lahan antara perusahaan dengan warga.
"Rencana pembuatan panja di bidang hukum dan perhutanan akan dibahas dalam sidang 7 Januari mendatang. Jika dalam rapat dengar pendapat fraksi oke, maka kami segera jalankan panja ini," katanya.
Panja agaknya diyakini dapat menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Indonesia. Karena itu, pembentukannya mendapat dukungan dari banyak pihak. Ketua DPR Marzuki Alie mendukung pembentukan panja itu. Dia berharap, dengan adanya panja maka kasus-kasus sengketa tanah dapat diusut.
Menurutnya, membentuk panja menjadi wajib karena persoalan bisa diselesaikan detil. Terlebih persoalan tanah sudah berlarut-larut. "Persoalan hak pengelolaan lahan seringkali menimbulkan kerugian di pihak masyarakat," katanya.
Perusahaan bidang agraria seringkali lebih diuntungkan dengan surat izin penggunaan lahan meski tanah yang digarap merupakan milik warga. Celakanya warga setempat seringkali dicurangi melalui perjanjian plasma yakni sistem bagi hasil tergantung perjanjian perusahaan dan masyarakat.
"Saya sendiri seringkali didatangi petani-petani dari daerah melaporkan mereka sudah dijanjikan plasma. Mereka diberi plasma tapi sertifikatnya diambil pejabat, ini menyakitkan mereka yang bertempat tinggal di lingkungan investasi itu," tutur Marzuki.
Karena itu, Panja menurut Marzuki penting dibentuk untuk menindaklanjuti persoalan pertanahan. "Membentuk panja agar diperoleh solusi. Siapapun yang terlibat ya harus diambil tindakan," tegasnya.
Seperti diketahui, kasus Mesuji ini mencuat ke publik setelah Saurif Kadi membawa sejumlah perwakilan warga ke Komisi III DPR. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan adanya dugaan pembantaian warga di Lampung, dengan jumlah korban mencapai 30 orang, yang dipicu oleh sengketa lahan petani dan perusahaan sawit di Lampung. (lin)
()
