Gunakan Dana Infrastruktur dan IKN untuk Tangani Covid-19
Gunakan Dana Infrastruktur dan IKN untuk Tangani Covid-19
A
A
A
JAKARTA - Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah sebaiknya merealokasikan semua dana pengembangan infrastruktur 2020 termasuk dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk digunakan menanggulangi pandemi tersebut. Dana tersebut bisa digunakan untuk penyediaaan alat pelindung diri (APD) yang dikeluhkan kurang oleh tenaga medis.
"Sampai saat ini, saya mendapatkan banyak keluhan dari para dokter tentang minimnya dukungan APD. Untuk itu, saya harapkan pemerintah harus realistis melihat kondisi bangsa saat ini. Kalau memang dana membeli APD ini nggak cukup maka hentikan proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek ambisius Ibu Kota Negara Baru. Nah, dana-dana ini dialihkan untuk pengendalian Covid-19 termasuk membeli APD untuk tenaga medis," kata Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho dalam siaran pers yang diterima SINDO Media, Rabu (1/4/2020).
Menurut Hardjuno, peranan tenaga medis sangat besar karena mereka garda terdepan dalam memerangi Covid-19 ini. Karenanya, kebutuhan APD bagi tenaga medis ini sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Apalagi, persebaran COVID-19 ini makin meluas, bukan hanya di Jakarta tapi hampir seluruh Indonesia.
"Saya pastikan, petugas medis kedodoran tanpa dukungan APD di tengah lonjakan pasien Covid-19 ini," ucapnya.
Bahkan, saat ini, sambung dia, sudah banyak tenaga medis, termasuk dokter bertumbangan karena terinfeksi COVID-19 ni. Tentu saja ini berimbas pada banyak pasien dan calon pasien yang terbengkalai dan akhirnya meninggal dunia, karena tenaga medis di rumah sakit energinya terkuras untuk menangani pasien Covid-19.
"Jika tenaga medis tertular karena minimnya APD, maka risikonya sangat besar sekali. Bisa menularkan ke pasien lain, ke keluarganya dan tidak bisa menolong pasien. Dan akhirnya korban pasien Covid-19 makin tak terbendung serta makin eskalatif."
Meskipun agak terlambat, Hardjuno juga mendukung langkah pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, ia meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. (Baca Juga: PNS DPR yang Meninggal karena Corona Tak Jaga Absen Paripurna 30 Maret).
"Jadi harus ada jaminan dari pemerintah bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kalau tidak ada jaminan maka rakyat akan marah. Dan yang rugi yang pemerintah," tandasnya.
"Sampai saat ini, saya mendapatkan banyak keluhan dari para dokter tentang minimnya dukungan APD. Untuk itu, saya harapkan pemerintah harus realistis melihat kondisi bangsa saat ini. Kalau memang dana membeli APD ini nggak cukup maka hentikan proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek ambisius Ibu Kota Negara Baru. Nah, dana-dana ini dialihkan untuk pengendalian Covid-19 termasuk membeli APD untuk tenaga medis," kata Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Hardjuno Wiwoho dalam siaran pers yang diterima SINDO Media, Rabu (1/4/2020).
Menurut Hardjuno, peranan tenaga medis sangat besar karena mereka garda terdepan dalam memerangi Covid-19 ini. Karenanya, kebutuhan APD bagi tenaga medis ini sangat mendesak dan tidak bisa ditawar lagi. Apalagi, persebaran COVID-19 ini makin meluas, bukan hanya di Jakarta tapi hampir seluruh Indonesia.
"Saya pastikan, petugas medis kedodoran tanpa dukungan APD di tengah lonjakan pasien Covid-19 ini," ucapnya.
Bahkan, saat ini, sambung dia, sudah banyak tenaga medis, termasuk dokter bertumbangan karena terinfeksi COVID-19 ni. Tentu saja ini berimbas pada banyak pasien dan calon pasien yang terbengkalai dan akhirnya meninggal dunia, karena tenaga medis di rumah sakit energinya terkuras untuk menangani pasien Covid-19.
"Jika tenaga medis tertular karena minimnya APD, maka risikonya sangat besar sekali. Bisa menularkan ke pasien lain, ke keluarganya dan tidak bisa menolong pasien. Dan akhirnya korban pasien Covid-19 makin tak terbendung serta makin eskalatif."
Meskipun agak terlambat, Hardjuno juga mendukung langkah pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, ia meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di seluruh daerah, termasuk juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat, antara lain masker, hand sanitizer, dan juga disinfektan. (Baca Juga: PNS DPR yang Meninggal karena Corona Tak Jaga Absen Paripurna 30 Maret).
"Jadi harus ada jaminan dari pemerintah bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kalau tidak ada jaminan maka rakyat akan marah. Dan yang rugi yang pemerintah," tandasnya.
(zik)
Explore More