Sarifuddin Sudding Minta Polri Antisipasi Penjarahan
Selasa, 31 Maret 2020 - 16:21 WIB
Sarifuddin Sudding Minta Polri Antisipasi Penjarahan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Polri mengantisipasi kemungkinan terjadinya penjarahan dan kerusuhan jika darurat sipil diberlakukan pemerintah pusat. Sebab, kata dia, banyak masyarakat akan menghadapi situasi ekonomi yang sangat sulit jika darurat sipil itu diberlakukan nantinya.
Maka itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Polri belajar dari penjarahan dan kerusuhan sekitar tahun 1998 silam. Dia menilai, darurat sipil itu akan menimbulkan kerawanan sosial.
"Seperti yang disampaikan bahwa mudah-mudahan kita berharap aparat kepolisian bisa melakukan mapping, kita tidak menginginkan terjadi kejadian tahun 98, terjadi penjarahan, kerusuhan dan sebagainya, akibat persoalan perut, tapi sekali lagi, saya katakan ini perlu diantisipasi," ujar Sudding dalam rapat kerja virtual Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Idham Aziz, Selasa (31/3/2020).
Dia mengakui bahwa masalah pandemi Covid-19 saat ini merupakan situasi yang sulit bagi banyak pihak, termasuk bagi pemerintah. "Kalau kita mau melihat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, saya kira memang ada hal yang memang sangat dilema ya, katakanlah sangat dilema, bagi pihak pemerintah untuk mengambil suatu keputusan yang sangat tepat saat ini," ujarnya.
Mantan kader Partai Hanura ini mengatakan, ada tanggung jawab pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu. "Dalam hal-hal menyiapkan kebutuhan dasar warga masyarakat termasuk hewan ternak dan sebagainya," pungkasnya.
Maka itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Polri belajar dari penjarahan dan kerusuhan sekitar tahun 1998 silam. Dia menilai, darurat sipil itu akan menimbulkan kerawanan sosial.
"Seperti yang disampaikan bahwa mudah-mudahan kita berharap aparat kepolisian bisa melakukan mapping, kita tidak menginginkan terjadi kejadian tahun 98, terjadi penjarahan, kerusuhan dan sebagainya, akibat persoalan perut, tapi sekali lagi, saya katakan ini perlu diantisipasi," ujar Sudding dalam rapat kerja virtual Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Idham Aziz, Selasa (31/3/2020).
Dia mengakui bahwa masalah pandemi Covid-19 saat ini merupakan situasi yang sulit bagi banyak pihak, termasuk bagi pemerintah. "Kalau kita mau melihat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, saya kira memang ada hal yang memang sangat dilema ya, katakanlah sangat dilema, bagi pihak pemerintah untuk mengambil suatu keputusan yang sangat tepat saat ini," ujarnya.
Mantan kader Partai Hanura ini mengatakan, ada tanggung jawab pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu. "Dalam hal-hal menyiapkan kebutuhan dasar warga masyarakat termasuk hewan ternak dan sebagainya," pungkasnya.
(zik)
