Jokowi Siap Berlakukan Darurat Sipil Bendung Corona, Begini Aturannya

Senin, 30 Maret 2020 - 18:10 WIB
Jokowi Siap Berlakukan Darurat Sipil Bendung Corona, Begini Aturannya
Jokowi Siap Berlakukan Darurat Sipil Bendung Corona, Begini Aturannya
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar serta diberlakukannya kebijakan darurat sipil.

Kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisasi serta menanggulangi penyebaran virus Corona atau COVID-19. (Baca juga: Jokowi Minta Pembatasan Sosial Skala Besar Dibarengi Darurat Sipil )

Lalu seperti apakah darurat sipil itu?

Darurat Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Keadaan darurat sipil dinyatakan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angakatan Perang.

Dalam Pasal 1 dijelaskan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.

Keadaan darurat sipil dinyatakan apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Lalu timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun juga. Dan, hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

"(1) Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali jikalau ditetapkan waktu yang lain dalam keputusan tersebut. (2) Pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden," bunyi Pasal 2 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 itu.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1248 seconds (10.177#12.26)