DPR: Negara Tak Boleh Bedakan Kaya-Miskin, Kesehatan Hak Semua Warga
Minggu, 29 Maret 2020 - 10:49 WIB
DPR: Negara Tak Boleh Bedakan Kaya-Miskin, Kesehatan Hak Semua Warga
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penangananan COVID-19 Achmad Yurianto soal perkembangan kasus Corona (COVID-19) memicu kontroversi. Yuri menyebut orang yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya.
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengatakan, negara seharusnya tidak membedakan kaya miskin, tapi melindungi semua warga. "Negara sudah seharusnya memberi perlindungan merata, tidak bedakan kaya miskin. Sesuai amanat UUD 1945 bahwa perlindungan, keadilan dan kesejahteraan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga Indonesia berkah mendapat keadilan dalam penanganan kesehatan secara merata, di tengah pandemi COVID-19 ini," kata politikus PDIP ini, Minggu (29/3/2020). (Baca juga: 11 Hal yang Perlu Diperhatikan Pemerintah Jika Lockdown Dilakukan)
Menurut Gus Nabil, sebagai seorang juru bicara, tidak seharusnya Yuri membuat blunder, tapi harus menyampaikan subtansi dengan cara dan gagasan yang benar, pada situasi yang benar. "Seorang juru bicara seharusnya tidak mengotak-kotakkan dengan atribut material seperti itu. Ini saatnya kita bergotong royong menghadapi wabah COVID-19. Semuanya punya kewajiban dan tanggung jawab sesuai proporsi masing-masing. Penyakit tidak mengenal strata sosial dan bisa mengenai siapa saja," tuturnya. (Baca juga: Putus Matas Rantai Corona, MUI Sarankan Pemerintah Lakukan Lockdown Total)
Dikatakan Gus Nabil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi kinerja Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. "Evaluasi itu penting, jangan sampai karena juru bicaranya salah ucap, salah omong, atau blunder, jadi mengganggu gerak tim. Ini penting digarisbawahi, bahwa saya sangat mengapresiasi kinerja tim medis yang bertugas siang malam, juga segenap instansi yang membantu untuk menangani COVID-19 ini," katanya.
Menurutnya, saat ini, rakyat sudah bergerak. saatnya Pemerintah membuka informasi, serta ambil kebijakan progresif. Persebaran virus Corona ini tidak membedakan kaya miskin.
"Banyak sekali teman-teman saya, tidak ada beda kaya dan miskin, jadi korban. Kita harus gerak cepat, dengan koordinasi semua kepala daerah untuk menjaga kawasan masing-masing," katanya.
Menurutnya, warga di desa-desa sudah aware dengan bahaya COVID-19. Mereka membatasi pergerakan pendatang, membersikan tempat ibadah dan tempat umum dengan fasilitas kebersihan mandiri, juga saling menjaga-saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga kesehatan masing-masing.
"Kita harus apresiasi pergerakan rakyat, tapi mereka ada batasnya. Selanjutnya, dibutuhkan kebijakan cepat, tepat, dan sekaligus informasi akurat dari pemerintah agar semua bersiap dan bergotong royong saling bantu," urainya.
Dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini, inilah saatnya membangkitkan gairah persatuan dan kerja sama, tanpa membedakan strata sosial. "Karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semua mampu melewati musibah pandemi COVID-19 dengan selamat. Amin," ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen mengatakan, negara seharusnya tidak membedakan kaya miskin, tapi melindungi semua warga. "Negara sudah seharusnya memberi perlindungan merata, tidak bedakan kaya miskin. Sesuai amanat UUD 1945 bahwa perlindungan, keadilan dan kesejahteraan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga Indonesia berkah mendapat keadilan dalam penanganan kesehatan secara merata, di tengah pandemi COVID-19 ini," kata politikus PDIP ini, Minggu (29/3/2020). (Baca juga: 11 Hal yang Perlu Diperhatikan Pemerintah Jika Lockdown Dilakukan)
Menurut Gus Nabil, sebagai seorang juru bicara, tidak seharusnya Yuri membuat blunder, tapi harus menyampaikan subtansi dengan cara dan gagasan yang benar, pada situasi yang benar. "Seorang juru bicara seharusnya tidak mengotak-kotakkan dengan atribut material seperti itu. Ini saatnya kita bergotong royong menghadapi wabah COVID-19. Semuanya punya kewajiban dan tanggung jawab sesuai proporsi masing-masing. Penyakit tidak mengenal strata sosial dan bisa mengenai siapa saja," tuturnya. (Baca juga: Putus Matas Rantai Corona, MUI Sarankan Pemerintah Lakukan Lockdown Total)
Dikatakan Gus Nabil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengevaluasi kinerja Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. "Evaluasi itu penting, jangan sampai karena juru bicaranya salah ucap, salah omong, atau blunder, jadi mengganggu gerak tim. Ini penting digarisbawahi, bahwa saya sangat mengapresiasi kinerja tim medis yang bertugas siang malam, juga segenap instansi yang membantu untuk menangani COVID-19 ini," katanya.
Menurutnya, saat ini, rakyat sudah bergerak. saatnya Pemerintah membuka informasi, serta ambil kebijakan progresif. Persebaran virus Corona ini tidak membedakan kaya miskin.
"Banyak sekali teman-teman saya, tidak ada beda kaya dan miskin, jadi korban. Kita harus gerak cepat, dengan koordinasi semua kepala daerah untuk menjaga kawasan masing-masing," katanya.
Menurutnya, warga di desa-desa sudah aware dengan bahaya COVID-19. Mereka membatasi pergerakan pendatang, membersikan tempat ibadah dan tempat umum dengan fasilitas kebersihan mandiri, juga saling menjaga-saling mengingatkan untuk sama-sama menjaga kesehatan masing-masing.
"Kita harus apresiasi pergerakan rakyat, tapi mereka ada batasnya. Selanjutnya, dibutuhkan kebijakan cepat, tepat, dan sekaligus informasi akurat dari pemerintah agar semua bersiap dan bergotong royong saling bantu," urainya.
Dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini, inilah saatnya membangkitkan gairah persatuan dan kerja sama, tanpa membedakan strata sosial. "Karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semua mampu melewati musibah pandemi COVID-19 dengan selamat. Amin," ucapnya.
(cip)
