PKS Minta Pemerintah Lockdown Jabodetabek
PKS Minta Pemerintah Lockdown Jabodetabek
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk menghambat penyebaran virus Corona (COVID-19) ke daerah.
Juru Bicara PKS Handi Risza Idris mengatakan, terus memburuknya kondisi perekonomian nasional dalam beberapa hari terakhir ini, berbanding lurus dengan cara pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona. "Semenjak diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, praktis kondisi ekonomi nasional terus memburuk," ujar Handi kepada SINDOnews, Jumat (27/3/2020). (Baca juga: Politikus Demokrat: Apakah Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?)
Dia melanjutkan, salah satu indikator ekonomi makro yang terus turun adalah nilai tukar rupiah. ”Pada Senin (2/3) nilai tukar rupiah terhadap USD masih berada pada level Rp14.413, hanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu, Kamis (27/3) nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp16.305 atau mengalami depresiasi sebesar 14,32%, terburuk sepanjang semenjak Reformasi 1998,” katanya. (Baca juga: Sejumlah Daerah Lockdown, Politikus Golkar: Jangan Ambil Langkah Sendiri)
Dia mengatakan, ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sehingga terus terpuruk. “Ada indikasi terjadinya sentimen negatif kepada nilai tukar rupiah, akibat kekecewaan pasar dalam melihat lambatnya respons Pemerintah dalam menangai penyebaran COVID-19, sehingga akhirnya pasar merespons secara negatif,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, lambatnya kinerja pemerintah juga terlihat dalam membuat kebijakan yang penting untuk mengantisipasi penyebaran virus yang makin meluas ini. “Sudah sampai hari ke-26, pemerintah baru membuat Kepres Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sehingga menyebabkan pemerintah gagal dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)," ujarnya.
Selain itu, kata dia, juga menjadi bahan spekulasi bagi para oknum dalam mempermainkan harga, akibatnya ketersediaan APD menjadi langka di rumah sakit. "Kami berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jabodetabek, untuk menghambat penyebaran COVID-19 ke daerah. Kami menenggarai warga yang dari Jabodetabek sebagai carrier untuk beberapa daerah," imbuhnya.
Dia pun mengutip pernyataan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam beberapa kesempatan. "Kepastian penangganan COVID-19 dengan segera memberlakukan lockdown, diharapkan akan mampu meredam sentimen negatif bagi perekonomian nasional," pungkasnya.
Juru Bicara PKS Handi Risza Idris mengatakan, terus memburuknya kondisi perekonomian nasional dalam beberapa hari terakhir ini, berbanding lurus dengan cara pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona. "Semenjak diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, praktis kondisi ekonomi nasional terus memburuk," ujar Handi kepada SINDOnews, Jumat (27/3/2020). (Baca juga: Politikus Demokrat: Apakah Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?)
Dia melanjutkan, salah satu indikator ekonomi makro yang terus turun adalah nilai tukar rupiah. ”Pada Senin (2/3) nilai tukar rupiah terhadap USD masih berada pada level Rp14.413, hanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu, Kamis (27/3) nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp16.305 atau mengalami depresiasi sebesar 14,32%, terburuk sepanjang semenjak Reformasi 1998,” katanya. (Baca juga: Sejumlah Daerah Lockdown, Politikus Golkar: Jangan Ambil Langkah Sendiri)
Dia mengatakan, ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sehingga terus terpuruk. “Ada indikasi terjadinya sentimen negatif kepada nilai tukar rupiah, akibat kekecewaan pasar dalam melihat lambatnya respons Pemerintah dalam menangai penyebaran COVID-19, sehingga akhirnya pasar merespons secara negatif,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, lambatnya kinerja pemerintah juga terlihat dalam membuat kebijakan yang penting untuk mengantisipasi penyebaran virus yang makin meluas ini. “Sudah sampai hari ke-26, pemerintah baru membuat Kepres Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sehingga menyebabkan pemerintah gagal dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)," ujarnya.
Selain itu, kata dia, juga menjadi bahan spekulasi bagi para oknum dalam mempermainkan harga, akibatnya ketersediaan APD menjadi langka di rumah sakit. "Kami berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jabodetabek, untuk menghambat penyebaran COVID-19 ke daerah. Kami menenggarai warga yang dari Jabodetabek sebagai carrier untuk beberapa daerah," imbuhnya.
Dia pun mengutip pernyataan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam beberapa kesempatan. "Kepastian penangganan COVID-19 dengan segera memberlakukan lockdown, diharapkan akan mampu meredam sentimen negatif bagi perekonomian nasional," pungkasnya.
(cip)
Explore More