Korona Bisa Mengubah Fokus APBN
Korona Bisa Mengubah Fokus APBN
A
A
A
Kuartal I/2020 perekonomian Indonesia menghadapi guncangan luar biasa. Ini tak lain karena dampak penyebaran Covid-19 yang kian hari terus meluas. Tak hanya di DKI Jakarta, tetapi juga 19 provinsi lain di Nusantara. Angka pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada periode Januari—Maret pun diprediksi anjlok.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu menyatakan, dampak korona bisa membuat pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4%. Ini perkiraan moderatnya. Berdasarkan skenario terburuk yang dibuat pemerintah, angka pertumbuhan ekonomi bahkan bisa 0% dan maksimal hanya 2,5%. Apa yang diungkapkan mantan managing director Bank Dunia itu tentu bukan tanpa alasan.
Dampak terburuk itu diasumsikan apabila kegiatan ekonomi sama sekali tidak berjalan, jika pemerintah memberlakukan lockdown . Beruntung, opsi tersebut sepertinya belum masuk prioritas, entah pekan-pekan berikutnya. Saat ini Kementerian Keuangan selaku bendahara negara bisa jadi sedang pusing tujuh keliling. Belum lagi berbagai persoalan defisit BPJS Kesehatan yang belum ada jalan keluarnya, menyusul pembatalan kenaikan iuran peserta oleh MA. Memang, menkeu sudah menyatakan bahwa dari sisi anggaran, untuk mengatasi Covid-19 tidak ada masalah.
Artinya, semuanya sudah disiapkan. Ada sejumlah pos anggaran yang siap dialihkan. Dana Desa satu di antaranya. Sumber lain akan diambil dari porsi kementerian dan lembaga di pusat dan daerah. Serta, dari anggaran-anggaran multiyears yang awalnya untuk mendanai sejumlah proyek. Jika ditotal, kurang-lebih Rp27,17 triliun.
Presiden bahkan lebih optimistis, ada juga anggaran lain yang bisa dialihkan demi menjaga konsumsi masyarakat. Nilanya mencapai Rp40 triliun. Konsumsi masyarakat ini pantas diberi perhatian lebih karena kontribusinya terhadap PDB sangat besar, sekitar 56%. Hanya, masalahnya adalah jika tidak dibarengi tindakan cepat mengatasi penyebaran korona, konsumsi pun terancam turun. Bayangkan saja, sejak sepekan terakhir, pusat-pusat perbelanjaan sepi karena masyarakat mengikuti anjuran social distancing .
Itu baru yang besar-besar dan terpantau, belum termasuk banyak pedagang di sektor informal yang juga mengurangi porsi berjualannya dan bahkan memilih pulang kampung untuk sementara waktu. Pembengkakan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini dipastikan juga mengubah target fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Jika sebelumnya pemerintah menetapkan fokus APBN yang satu di antaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan munculnya bencana kesehatan yang mendunia ini fokus anggaran diubah menjadi ke sektor kesehatan guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19. Perihal perubahan fokus APBN ini, sudah barang tentu ada beberapa konsekuensi yang dihadapi pemerintah.
Termasuk menaikkan target defisit APBN yang berimbas pada pertambahan anggaran yang bersumber dari utang atau sumber-sumber lainnya. Laporan Ditjen Anggaran Kemenkeu pekan lalu menyebutkan, defisit per Februari 2020 mencapai Rp62,8 triliun atau 0,37% dari PDB. Jika diasumsikan setiap dua bulan defisit sebesar itu, maka hingga akhir tahun defisit APBN setidaknya bisa di atas 2,22%, jauh di atas target semula 1,7%.
Sri Mulyani bahkan memperkirakan, angka defisit bisa mencapai 2,5%. Persentase sebesar itu memang masih terbilang aman karena batas maksimal defisit APBN adalah 3% dari PDB. Namun, hal ini memberikan gambaran bahwa APBN akan lebih terbebani ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Dalam kaitannya dengan fokus APBN ini, Kementerian Keuangan dipastikan mengubah asumsi makro pada APBN 2020. Mulai dari nilai tukar rupiah, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN), harga minyak acuan, lifting minyak dan gas, serta inflasi. Sejak awal tahun hingga pekan ketiga Maret beberapa faktor berpengaruh pada APBN seperti nilai tukar dan harga minyak mentah terus bergejolak.
Rupiah misalnya secara year to date mata uang Garuda sudah kehilangan 14,7% per Jumat (20/03), yakni di level Rp16.273 per dolar AS. Padahal, di APBN 2020 mata uang Garuda dipatok angka Rp14.400 per dolar AS. Demikian juga dengan harga minyak dunia yang kini berada di bawah USD27 per barel.
Bandingkan dengan harga acuan minyak pada APBN yang ditetapkan di kisaran USD65 per barel. Adapun angka pertumbuhan ekonomi pada APBN 2020 dipatok di level 5,3%. Kini kita berharap segala langkah yang dilakukan pemerintah bisa mengatasi keganasan korona meski harus mengesampingkan target-target pembangunan ekonomi dan sektor lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pekan lalu menyatakan, dampak korona bisa membuat pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4%. Ini perkiraan moderatnya. Berdasarkan skenario terburuk yang dibuat pemerintah, angka pertumbuhan ekonomi bahkan bisa 0% dan maksimal hanya 2,5%. Apa yang diungkapkan mantan managing director Bank Dunia itu tentu bukan tanpa alasan.
Dampak terburuk itu diasumsikan apabila kegiatan ekonomi sama sekali tidak berjalan, jika pemerintah memberlakukan lockdown . Beruntung, opsi tersebut sepertinya belum masuk prioritas, entah pekan-pekan berikutnya. Saat ini Kementerian Keuangan selaku bendahara negara bisa jadi sedang pusing tujuh keliling. Belum lagi berbagai persoalan defisit BPJS Kesehatan yang belum ada jalan keluarnya, menyusul pembatalan kenaikan iuran peserta oleh MA. Memang, menkeu sudah menyatakan bahwa dari sisi anggaran, untuk mengatasi Covid-19 tidak ada masalah.
Artinya, semuanya sudah disiapkan. Ada sejumlah pos anggaran yang siap dialihkan. Dana Desa satu di antaranya. Sumber lain akan diambil dari porsi kementerian dan lembaga di pusat dan daerah. Serta, dari anggaran-anggaran multiyears yang awalnya untuk mendanai sejumlah proyek. Jika ditotal, kurang-lebih Rp27,17 triliun.
Presiden bahkan lebih optimistis, ada juga anggaran lain yang bisa dialihkan demi menjaga konsumsi masyarakat. Nilanya mencapai Rp40 triliun. Konsumsi masyarakat ini pantas diberi perhatian lebih karena kontribusinya terhadap PDB sangat besar, sekitar 56%. Hanya, masalahnya adalah jika tidak dibarengi tindakan cepat mengatasi penyebaran korona, konsumsi pun terancam turun. Bayangkan saja, sejak sepekan terakhir, pusat-pusat perbelanjaan sepi karena masyarakat mengikuti anjuran social distancing .
Itu baru yang besar-besar dan terpantau, belum termasuk banyak pedagang di sektor informal yang juga mengurangi porsi berjualannya dan bahkan memilih pulang kampung untuk sementara waktu. Pembengkakan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini dipastikan juga mengubah target fokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
Jika sebelumnya pemerintah menetapkan fokus APBN yang satu di antaranya pengembangan sumber daya manusia (SDM), dengan munculnya bencana kesehatan yang mendunia ini fokus anggaran diubah menjadi ke sektor kesehatan guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19. Perihal perubahan fokus APBN ini, sudah barang tentu ada beberapa konsekuensi yang dihadapi pemerintah.
Termasuk menaikkan target defisit APBN yang berimbas pada pertambahan anggaran yang bersumber dari utang atau sumber-sumber lainnya. Laporan Ditjen Anggaran Kemenkeu pekan lalu menyebutkan, defisit per Februari 2020 mencapai Rp62,8 triliun atau 0,37% dari PDB. Jika diasumsikan setiap dua bulan defisit sebesar itu, maka hingga akhir tahun defisit APBN setidaknya bisa di atas 2,22%, jauh di atas target semula 1,7%.
Sri Mulyani bahkan memperkirakan, angka defisit bisa mencapai 2,5%. Persentase sebesar itu memang masih terbilang aman karena batas maksimal defisit APBN adalah 3% dari PDB. Namun, hal ini memberikan gambaran bahwa APBN akan lebih terbebani ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Dalam kaitannya dengan fokus APBN ini, Kementerian Keuangan dipastikan mengubah asumsi makro pada APBN 2020. Mulai dari nilai tukar rupiah, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN), harga minyak acuan, lifting minyak dan gas, serta inflasi. Sejak awal tahun hingga pekan ketiga Maret beberapa faktor berpengaruh pada APBN seperti nilai tukar dan harga minyak mentah terus bergejolak.
Rupiah misalnya secara year to date mata uang Garuda sudah kehilangan 14,7% per Jumat (20/03), yakni di level Rp16.273 per dolar AS. Padahal, di APBN 2020 mata uang Garuda dipatok angka Rp14.400 per dolar AS. Demikian juga dengan harga minyak dunia yang kini berada di bawah USD27 per barel.
Bandingkan dengan harga acuan minyak pada APBN yang ditetapkan di kisaran USD65 per barel. Adapun angka pertumbuhan ekonomi pada APBN 2020 dipatok di level 5,3%. Kini kita berharap segala langkah yang dilakukan pemerintah bisa mengatasi keganasan korona meski harus mengesampingkan target-target pembangunan ekonomi dan sektor lainnya.
(nag)
Explore More