Dampak Corona, Misbakhun Usulkan Penggunaan Dana Desa untuk Bank Pangan
Sabtu, 21 Maret 2020 - 22:19 WIB
Dampak Corona, Misbakhun Usulkan Penggunaan Dana Desa untuk Bank Pangan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil kebijakan afirmatif untuk melindungi perekonomian rakyat kecil di tengah perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19.
Legislator Partai Golkar itu meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan bantuan langsung bagi para petani, buruh sektor perkebunan dan nelayan. (Baca juga: Penjelasan Menteri LHK tentang Kebijakan Jokowi Terkait Corona)
"Buruh tani, nelayan, buruh di sektor perkebunan diberikan uang makan oleh negara Rp125.000 per pekan atau Rp500.000 sebulan selama tiga atau empat bulan ke depan," kata Misbakhun melalui layanan pesan, Sabtu (21/3/2020). (Baca juga: Pemerintah Sudah Siapkan Jutaan Masker Bedah dan Ribuan Masker n95)
Misbakhun menambahkan, saat ini masyarakat di akar rumput memerlukan perlakuan khusus. "Buruh tani, perkebunan, dan nelayan adalah salah satu yang paling rentan terkena dampak ekonomi akibat karantina sosial yang kita lakukan sekarang," ujarnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu juga meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengalokasian Dana Desa. Menurut Misbakhun, sebaiknya penggunaan Dana Desa yang ditransfer dilonggarkan sampai 70-80% untuk jaring pengaman sosial yang memperkuat gotong royong sosial di pedesaan.
Dalam pandangan Misbakhun, Dana Desa bisa dialihkan untuk program pembelian produk pangan hasil panen produk pertanian desa yang belum bisa dipasarkan. Hasil pembelian hasil panen pertanian desa tersebut digunakan sebagai safety food atau semacam bank pangan desa.
"Inilah nanti yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di desa. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di desa yang merupakan lapisan paling besar dari struktur rakyat Indonesia," ujar mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.
Misbakhun juga punya saran soal penggunaan Dana Kelurahan. Politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu menambahkan, sebaiknya penggunaan Dana Kelurahan juga dilonggarkan antara 70% sampai 80% untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat perkotaan.
Ide yang ditawarkan Misbakhun adalah membentuk Bank Pangan. Dengan semangat gotong royong, katanya, Bank Pangan bisa menjadi jaring pengaman bagi masyarakat di perdesaan maupun perkotaan yang menghadapi persoalan ekonomi akibat persebaran Covid-19.
"Bank Pangan yang dibentuk bisa berupa supply kebutuhan bahan pangan pokok mendasar mentah atau berbentuk dapur umum untuk dibagikan ke rumah-rumah sebagai daily supply food. Ini paralel dengan anjuran social distancing," tuturnya.
Politikus yang dikenal getol mendukung kebijakan Presiden Jokowi itu mengatakan, pembentukan Bank Pangan juga untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk pemilik warteg, warung kopi ataupun usaha kecil lainnya di bidang pangan. “Bikin bank makanan yang membeli dari warteg atau warung-warung kecil. Dananya bisa dari Dana Desa atau Dana Kelurahan,” cetusnya.
Legislator Partai Golkar itu meminta Presiden Jokowi segera mengeluarkan bantuan langsung bagi para petani, buruh sektor perkebunan dan nelayan. (Baca juga: Penjelasan Menteri LHK tentang Kebijakan Jokowi Terkait Corona)
"Buruh tani, nelayan, buruh di sektor perkebunan diberikan uang makan oleh negara Rp125.000 per pekan atau Rp500.000 sebulan selama tiga atau empat bulan ke depan," kata Misbakhun melalui layanan pesan, Sabtu (21/3/2020). (Baca juga: Pemerintah Sudah Siapkan Jutaan Masker Bedah dan Ribuan Masker n95)
Misbakhun menambahkan, saat ini masyarakat di akar rumput memerlukan perlakuan khusus. "Buruh tani, perkebunan, dan nelayan adalah salah satu yang paling rentan terkena dampak ekonomi akibat karantina sosial yang kita lakukan sekarang," ujarnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu juga meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan khusus dalam pengalokasian Dana Desa. Menurut Misbakhun, sebaiknya penggunaan Dana Desa yang ditransfer dilonggarkan sampai 70-80% untuk jaring pengaman sosial yang memperkuat gotong royong sosial di pedesaan.
Dalam pandangan Misbakhun, Dana Desa bisa dialihkan untuk program pembelian produk pangan hasil panen produk pertanian desa yang belum bisa dipasarkan. Hasil pembelian hasil panen pertanian desa tersebut digunakan sebagai safety food atau semacam bank pangan desa.
"Inilah nanti yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin di desa. Langkah ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di desa yang merupakan lapisan paling besar dari struktur rakyat Indonesia," ujar mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu.
Misbakhun juga punya saran soal penggunaan Dana Kelurahan. Politikus asal Pasuruan, Jawa Timur itu menambahkan, sebaiknya penggunaan Dana Kelurahan juga dilonggarkan antara 70% sampai 80% untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat perkotaan.
Ide yang ditawarkan Misbakhun adalah membentuk Bank Pangan. Dengan semangat gotong royong, katanya, Bank Pangan bisa menjadi jaring pengaman bagi masyarakat di perdesaan maupun perkotaan yang menghadapi persoalan ekonomi akibat persebaran Covid-19.
"Bank Pangan yang dibentuk bisa berupa supply kebutuhan bahan pangan pokok mendasar mentah atau berbentuk dapur umum untuk dibagikan ke rumah-rumah sebagai daily supply food. Ini paralel dengan anjuran social distancing," tuturnya.
Politikus yang dikenal getol mendukung kebijakan Presiden Jokowi itu mengatakan, pembentukan Bank Pangan juga untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk pemilik warteg, warung kopi ataupun usaha kecil lainnya di bidang pangan. “Bikin bank makanan yang membeli dari warteg atau warung-warung kecil. Dananya bisa dari Dana Desa atau Dana Kelurahan,” cetusnya.
(cip)
