Corona Mewabah, PKS Kritik Pemerintah Soal 49 TKA China Masuk ke Kendari
Selasa, 17 Maret 2020 - 15:08 WIB
Corona Mewabah, PKS Kritik Pemerintah Soal 49 TKA China Masuk ke Kendari
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik pemerintah terkait masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, lewat Bangkok, Thailand. Pasalnya, China merupakan negara asal virus Corona atau COVID-19.
"Pemerintah sebaiknya menutup jalan masuk orang dari luar negeri kecuali WNI yang akan pulang dan diproses sesuai protokol kesehatan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai PKS, Kurniasih Mufidayati kepada SINDOnews, Selasa (17/3/2020).
Dengan menutup pintu luar negeri, kata dia, akan menutup peluang imported case COVID-19. "Sehingga pemerintah bisa fokus pada penanganan covid dalam negeri. Lebih terkonsentrasi," kata Legislator asal Dapil DKI Jakarta I ini. (Baca juga: 49 Pekerja China yang Masuk Via Bandara Haluoleo Ternyata Orang Baru )
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera. "Ini bukti tidak adanya penapisan," ujar Mardani dihubungi SINDOnews secara terpisah.
Mardani mengatakan, seharusnya dalam kondisi ancaman corona, semua potensi penyebaran diawasi dan dijaga. "Keselamatan publik lebih utama," tandasnya.
"Pemerintah sebaiknya menutup jalan masuk orang dari luar negeri kecuali WNI yang akan pulang dan diproses sesuai protokol kesehatan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai PKS, Kurniasih Mufidayati kepada SINDOnews, Selasa (17/3/2020).
Dengan menutup pintu luar negeri, kata dia, akan menutup peluang imported case COVID-19. "Sehingga pemerintah bisa fokus pada penanganan covid dalam negeri. Lebih terkonsentrasi," kata Legislator asal Dapil DKI Jakarta I ini. (Baca juga: 49 Pekerja China yang Masuk Via Bandara Haluoleo Ternyata Orang Baru )
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Mardani Ali Sera. "Ini bukti tidak adanya penapisan," ujar Mardani dihubungi SINDOnews secara terpisah.
Mardani mengatakan, seharusnya dalam kondisi ancaman corona, semua potensi penyebaran diawasi dan dijaga. "Keselamatan publik lebih utama," tandasnya.
(kri)
