Soal Corona, Pimpinan MPR Nilai Lockdown Picu Kepanikan Baru
Selasa, 17 Maret 2020 - 12:59 WIB
Soal Corona, Pimpinan MPR Nilai Lockdown Picu Kepanikan Baru
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengunci akses masuk negara atau lockdown secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona (COVID-19) di Indonesia.
“Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," ujar Jazilul Fawaid di Jakarta, Selasa (17/3/2020). (Baca Juga: Ketua MPR Minta Isolasi 49 Tenaga Kerja asal China di Kendari)
Menurut anggota Komisi III DPR ini, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti. Hal tersebut akan memunculkan kepanikan baru.
Dia menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown. Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Jazil mengusulkan, bila mau melakukan lockdown saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif virus Corona, tetapi dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif.
“Lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya," kata politikus PKB ini.
Di sisi lain, Jazilul mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan.
"Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus Corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Yang perlu ditekankan bahwa virus Corona ini bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan COVID-19 harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona-red)," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin 16 Maret 2020.
Jokowi memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. Untuk itu, Jokowi menyatakan, pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
“Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," ujar Jazilul Fawaid di Jakarta, Selasa (17/3/2020). (Baca Juga: Ketua MPR Minta Isolasi 49 Tenaga Kerja asal China di Kendari)
Menurut anggota Komisi III DPR ini, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiatan perekonomian akan terhenti. Hal tersebut akan memunculkan kepanikan baru.
Dia menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown. Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Jazil mengusulkan, bila mau melakukan lockdown saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif virus Corona, tetapi dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif.
“Lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya," kata politikus PKB ini.
Di sisi lain, Jazilul mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan.
"Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus Corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Yang perlu ditekankan bahwa virus Corona ini bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan COVID-19 harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona-red)," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin 16 Maret 2020.
Jokowi memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. Untuk itu, Jokowi menyatakan, pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
(dam)
