Minta Dana Otsus Dievaluasi Menyeluruh, Jokowi Ingin Ada Kebijakan Baru
Minta Dana Otsus Dievaluasi Menyeluruh, Jokowi Ingin Ada Kebijakan Baru
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Jokowi mengatakan dana Otsus yang disalurkan sejak tahun 2002 hingga 2020 sangat besar yakni mencapai Rp94,24 triliun.
“Sangat besar sekali dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021. Sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana Otsus ini,” ujarnya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Baca juga: Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Tanah Lepas dari NKRI )
Jokowi pun memerintahkan untuk dilakukan evaluasi ecara menyeluruh. Baik terkait dengan tata kelola maupun efektivitas penyaluran dana Otsus tersebut. Misalnya saja terkait transparansi dan akuntabilitasnya.
“Jadi itu sangat penting. Good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dana Otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat,” paparnya.
Dia juga meminta agar ada sebuah paradigma dan cara kerja baru dalam pengelolaan pembangunan di Papua/Papua Barat. Dimana harus dibangun sistem dan cara kerja baru yang lebih efektif untuk menggenjot pembangunan Papua/Papua Barat. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua/Papua Barat bisa tercapai.
“Agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” tuturnya.
Dia juga meminta agar kebijakan Otsus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Baik tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat. (Baca juga: Pilkada, Parpol Diminta Utamakan Aspirasi Rakyat Daerah )
“Sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” tandasnya.
“Sangat besar sekali dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021. Sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana Otsus ini,” ujarnya saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Baca juga: Mahfud MD: Tidak Boleh Sejengkal Tanah Lepas dari NKRI )
Jokowi pun memerintahkan untuk dilakukan evaluasi ecara menyeluruh. Baik terkait dengan tata kelola maupun efektivitas penyaluran dana Otsus tersebut. Misalnya saja terkait transparansi dan akuntabilitasnya.
“Jadi itu sangat penting. Good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, outputnya seperti apa, kalau sudah jadi barang, barang apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dana Otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat,” paparnya.
Dia juga meminta agar ada sebuah paradigma dan cara kerja baru dalam pengelolaan pembangunan di Papua/Papua Barat. Dimana harus dibangun sistem dan cara kerja baru yang lebih efektif untuk menggenjot pembangunan Papua/Papua Barat. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua/Papua Barat bisa tercapai.
“Agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” tuturnya.
Dia juga meminta agar kebijakan Otsus Papua dan Papua Barat dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Baik tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat. (Baca juga: Pilkada, Parpol Diminta Utamakan Aspirasi Rakyat Daerah )
“Sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” tandasnya.
(kri)
Explore More