Diurus atau Tidak Diurus DPR, Kasus Jiwasraya Akan Menggelinding Seperti Bola Salju
Kamis, 05 Maret 2020 - 18:40 WIB
Diurus atau Tidak Diurus DPR, Kasus Jiwasraya Akan Menggelinding Seperti Bola Salju
A
A
A
JAKARTA - Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai permasalahan dugaan korupsi pada asuransi Jiwasraya tidak akan berkesudahan. Menurutnya, permasalahan Jiwasraya seperti bola salju yang bakal menambah permasalahan baru.
"Jiwasraya itu mau diurus atau enggak oleh DPR akan menggelinding seperti bola salju. Karena ada beban besar di situ, yakni beban di surat utang negara," ujar Salamuddin di Sekretariat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Menurut Salamuddin, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia itu secara keseluruhan itu didanai sekitar Rp800 triliun. Karena besarnya dana, para perusahaan asuransi itu diduga bebas bermanuver apa pun.
"Jadi istilahnya barang ini tidak mungkin bisa disembunyikan, dia akan menggelinding seluruhnya. Kalau disembunyikan, dia akan tergulung juga. Jadi untuk apa disembunyikan," jelasnya. (Baca juga: Kejagung Diminta Tak Tebang Pilih Tangani Kasus Jiwasraya ).
Salamuddin juga turut mengomentari permasalahan pada perusahaan asuransi itu yang juga termasuk BUMN masuk ke ranah pidana bukan politik. Jika saja masuk ke politik, mungkin saja Presiden Joko Widodo akan merasakan dampaknya.
"Makin bagus dia bisa menuduh semua perbuatan BUMN ini pidana, jadi tidak usah digeser ke politik. Misalnya semua orang BUMN dipenjara, pengurusnya di penjara, Jokowi selamat karena dia berhasil mengatakan, 'eh ini pidana murni bukan politik'. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka saya rasa akan jadi politik," tuturnya. (Baca juga: Sidik Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa 18 Petugas Bank ).
"Jiwasraya itu mau diurus atau enggak oleh DPR akan menggelinding seperti bola salju. Karena ada beban besar di situ, yakni beban di surat utang negara," ujar Salamuddin di Sekretariat Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Menurut Salamuddin, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia itu secara keseluruhan itu didanai sekitar Rp800 triliun. Karena besarnya dana, para perusahaan asuransi itu diduga bebas bermanuver apa pun.
"Jadi istilahnya barang ini tidak mungkin bisa disembunyikan, dia akan menggelinding seluruhnya. Kalau disembunyikan, dia akan tergulung juga. Jadi untuk apa disembunyikan," jelasnya. (Baca juga: Kejagung Diminta Tak Tebang Pilih Tangani Kasus Jiwasraya ).
Salamuddin juga turut mengomentari permasalahan pada perusahaan asuransi itu yang juga termasuk BUMN masuk ke ranah pidana bukan politik. Jika saja masuk ke politik, mungkin saja Presiden Joko Widodo akan merasakan dampaknya.
"Makin bagus dia bisa menuduh semua perbuatan BUMN ini pidana, jadi tidak usah digeser ke politik. Misalnya semua orang BUMN dipenjara, pengurusnya di penjara, Jokowi selamat karena dia berhasil mengatakan, 'eh ini pidana murni bukan politik'. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka saya rasa akan jadi politik," tuturnya. (Baca juga: Sidik Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa 18 Petugas Bank ).
(zik)
