Din Syamsuddin: Kasus Jiwasraya Buah dari Sistem Tata Kelola Bangsa yang Menyimpang
Kamis, 05 Maret 2020 - 16:04 WIB
Din Syamsuddin: Kasus Jiwasraya Buah dari Sistem Tata Kelola Bangsa yang Menyimpang
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin menyebut kasus Jiwasraya dan asuransi lainnya merupakan hasil dari sistem tata kelola bangsa yang menyimpang. Hal disampaikan Din dalam acara Sarahsehan DN-PIM yang mengangkat tema 'Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat' yang digelar di Sekretariat DN-PIM, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
"Bahwa kasus ini merupakan buah dari sistem tata kelola dan juga bisa politik dalam kehidupan kebangsaan kita yang menyimpang," ujar Din.
Din juga menegaskan pihaknya akan memperjuangkan dan mendesak kasus ini dibuka secara transparan kepada semua pihak. Dia mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) dibanding membentuk panitia kerja (panja).
"Karena ini merupakan mega skandal baik pada jumlah maupun pada subtansinya tadi menyangkut tata kelola dan menyangkut dalam tanda kutip pengkhianatan terhadap uang rakyat DN PIM mengangkatnya dan akan memperjuangkan, mendesakkannya, untuk dibuka sebuka-bukanya," jelasnya.
"Khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak cukup jangan membentuk panja-panja lintas komisi. Tapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya pansus," tambahnya. (Baca juga: Pansus Jiwasraya Bidik Istana ).
Pengusutan kasus ini juga harus tuntas dan tidak dihilangkan serta ditutup-tutupi dengan isu-isu lain, misalnya masuknya virus corona ke Indonesia. "Kami berharap kasus mega skandal korupsi uang rakyat ini tidak kemudian hilang dan apalagi petieskan terutama terakhir ini tertutupi atau ditutupi oleh terutama wabah corona dan mungkin juga hal-hal lain," tegasnya.
Din juga meminta insan pers untuk turut serta aktif memberikan informasi mengenai perkembangan dari kasus tersebut yang menimbulkan dampak besar untuk masyarakat. "Pers kami mendorong untuk membantu menyuarakan ini, karena ini adalah sebuah kejahatan luar biasa dan apalagi melibatkan rakyat dengan segala dampaknya dan tentu kita juga harapkan nanti bisa dianalisis ditelaah lebih dalam apa yang menjadi pangkal penyebab dari semua ini," tuturnya. (Baca juga: Pengamat Ingatkan Soal 'Operasi' Gagalkan Pansus Jiwasraya ).
"Bahwa kasus ini merupakan buah dari sistem tata kelola dan juga bisa politik dalam kehidupan kebangsaan kita yang menyimpang," ujar Din.
Din juga menegaskan pihaknya akan memperjuangkan dan mendesak kasus ini dibuka secara transparan kepada semua pihak. Dia mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) dibanding membentuk panitia kerja (panja).
"Karena ini merupakan mega skandal baik pada jumlah maupun pada subtansinya tadi menyangkut tata kelola dan menyangkut dalam tanda kutip pengkhianatan terhadap uang rakyat DN PIM mengangkatnya dan akan memperjuangkan, mendesakkannya, untuk dibuka sebuka-bukanya," jelasnya.
"Khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak cukup jangan membentuk panja-panja lintas komisi. Tapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya pansus," tambahnya. (Baca juga: Pansus Jiwasraya Bidik Istana ).
Pengusutan kasus ini juga harus tuntas dan tidak dihilangkan serta ditutup-tutupi dengan isu-isu lain, misalnya masuknya virus corona ke Indonesia. "Kami berharap kasus mega skandal korupsi uang rakyat ini tidak kemudian hilang dan apalagi petieskan terutama terakhir ini tertutupi atau ditutupi oleh terutama wabah corona dan mungkin juga hal-hal lain," tegasnya.
Din juga meminta insan pers untuk turut serta aktif memberikan informasi mengenai perkembangan dari kasus tersebut yang menimbulkan dampak besar untuk masyarakat. "Pers kami mendorong untuk membantu menyuarakan ini, karena ini adalah sebuah kejahatan luar biasa dan apalagi melibatkan rakyat dengan segala dampaknya dan tentu kita juga harapkan nanti bisa dianalisis ditelaah lebih dalam apa yang menjadi pangkal penyebab dari semua ini," tuturnya. (Baca juga: Pengamat Ingatkan Soal 'Operasi' Gagalkan Pansus Jiwasraya ).
(zik)
