Pengamat Ingatkan Soal 'Operasi' Gagalkan Pansus Jiwasraya

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, peluang pansus PT Jiwasraya masih tetap ada dan terbuka, meski hanya diusulkan oleh dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS.

"Namun sepertinya ada operasi untuk menggagalkan terbentuknya Pansus Jiwasraya," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (6/2/2020).

Ujang menganggap, jika Pansus Jiwasraya terbentuk dan anggota DPR menggunakan hak angket, maka kasus mega korupsi itu akan terbuka dan akan menyeret banyak pihak, termasuk pihak yang ada di eksekutif maupun legislatif.

Dalam hal ini, anggota DPR sedang memainkan drama kolosal Panjanya. Mereka sepertinya akan bermain di Panja. Karena jika di Panja, persoalan bisa dilokalisir, bisa ditutup, dan tak akan menyentuh pada koruptor kelas kakap, singa, atau pun dinosaurus.

"Fraksi-fraksi lain jelas menghindari Pansus. Karena sedang ada pihak-pihak yang harus diamankan," ujar dia.

Lebih lanjut Ujang mengatakan, pembentukan Pansus menjadi sebuah keniscayaan untuk membongkar secara transparan korupsi yang telanjang di depan mata yang terjadi di Jiwasraya.

Menurutnya, jika Pansus tak terbentuk, maka pupuslah harapan rakyat untuk mendapatkan pembelaan dari para anggota DPR. Karena anggota DPRnya diam.

"Anggota DPR nya sedang memihak yang punya kuasa. Dan anggota DPR nya tak punya keberanian untuk mengusut secara tuntas kasus mega korupsi di Jiwasraya," papar dia.

Di sisi lain, jika persoalan Jiwasraya tak tuntas dan hanya bisa menangkap koruptor kelas kecil, maka dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah makin dalam.

Rakyat tak akan lagi percaya pada pemerintah dan DPR. Selain itu, pastinya masyarakat internadional juga tak akan percaya lagi ke Indonesia. Karena kita tahu, nasabah Jiwasraya banyak dari pihak luar negeri.

"Sadarlah wahai anggota DPR dan pemerintah. Jika dulu zaman SBY. Century yang dugaan korupsinya 7,4 triliun dibuat Pansus dan hak angket. Masa iya korupsi di Jiwasraya yang dugaan korupsinya hingga 13,7 triliun hanya dibentuk Panja. Sungguh aneh tapi nyata republik ini. Dunia seperti terbalik," pungkasnya.