Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Capai 70,1%, Ekonomi Jadi PR Utama

JAKARTA - Persoalan perekonomian rakyat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang dihadapi dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin.

Dari hasil survei yang dilakukan Indo Barometer pada Januari 2020, persoalan perekonomian rakyat masih menjadi yang terpenting yakni sebesar 32,1%.

Berikutnya adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan (15,8%), harga bahan pokok (11,3%), korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,8%), serta banjir (6,4%). Jika dibandingkan dengan survei Maret 2015, kondisi ini mirip, di mana responden menyebut permasalahan terpenting adalah permasalahan ekonomi (21,6%), harga kebutuhan pokok (19,6%), sulitnya lapangan pekerjaan (8,4%), dan KKN (14,6%). ”Jadi, baik di awal periode pertama maupun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi masihlah masalah-masalah ekonomi,” ucap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari saat membedah hasil survei bertajuk ”Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin” di Jakarta kemarin. (Baca: Pengamat: Tak Semua Kinerja Menteri Jokowi Membuat KInerja Pemerintah Jadi Lebih Baik)

Dalam survei tersebut juga diketahui bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi sebesar 70,1%, sedangkan yang tidakpuas 27,4%. ”Ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan survei Maret 2015, dimana kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 57,5%, sementara yang tidak puas pada saat itu 37,5%,” tutur Qodari.

Sedangkan kepuasan publik terhadap kerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebesar 49,6% dan yang tidak puas 37,5%. ”Untuk perbandingan, dalam survei Maret 2015, publik yang puas dengan kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla 53,3%, sementara yang tidak puas 38,8%,” sebut Qodari.

Di sisi lain, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi–Ma’ruf Amin sebesar 54,4% dan tidak puas 28,1%. Dalam survei Maret 2015, publik yang puas dengan kinerja para menteri kabinet Jokowi–Jusuf Kalla 46,8% dan tidak puas 33,4%. Survei juga menyoroti sepuluh menteri yang paling dikenal publik adalah Prabowo Subianto (18,4%), Sri Mulyani Indrawati (10,6%), Erick Thohir(8,2%), Mohammad Mahfud MD (7,9%), Nadiem Anwar Makarim (5,3%), Luhut B Panjaitan (5,2%), Tito Karnavian (5%), Moeldoko (3,2%), Edy Prabowo(2,5%), dan Pramono Anung (2,2%). Sedangkan sepuluh menteri yang dinilai publik mempunyai kinerjanya bagus adalah Prabowo Subianto 26,8%, kemudian Sri Mulyani Indrawati 13,9%, Erick Thohir 12,6%, Mohammad Mahfud MD 7,3%, Nadiem Anwar Makarim 5,2%, Basuki Hadi Muljono 1,8%, Syahrul Yasin Limpo 1,4%, Muhammad Tito Karnavian 1,4%, Muhadjir Effendy 0,9%, dan Luhut B Panjaitan 0,9%. ”Lima alasan terbesar publik menilai kinerja menteri bagus adalah hasil kerjanya sudah terlihat kerja nyata sebesar 19,5%, orangnya tegas 18%, sudah berpengalaman 16%, cocok sesuai dengan keahliannya 8,7%, dan orangnya berani 8,6%,” katanya.

Jika dibreakdown alasan publik menilai kinerja menteri bagus terhadap nama menteri, distribusinya kerja nyata: Sri Mulyani (31,8%), Erick Tohir (26,5%), Prabowo Subianto (13,5%). Sementara untuk kriteria tegas: Prabowo Subianto(69,3%), Erick Tohir (10,5%), Sri Mulyani (5,2%). Berikutnya sudah berpengalaman: Sri Mulyani (31,8%), Prabowo Subianto (29,5%), Mahfud MD(20,2%). Kriteria lainnya, yakni sesuai keahliannya: Prabowo Subianto (45,0%), Mahfud MD(17,5%), Erick Tohir (12,5%); orangnya berani: Erick Tohir (42,5%), Prabowo Subianto (37,0%), Mahfud MD (11,0%).

Survei nasional ini dilaksanakan pada 09–15 Januari 2020 dengan metode multistage random sampling dan melibatkan 1.200 responden. Sementara margin of error sebesar 2,83%, pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Menanggapi hasil survei, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rokhmin Dahuri menilai kurang pas jika 100 hari dijadikan patokan untuk menilai kinerja pemerintahan. Memurutnya, kinerja pemerintah seharusnya dilihat berdasarkan kebijakan serta program yang dikeluarkan dan manfaatnya bagi publik. Dia menegaskan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Kabinet saat ini juga berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya dari berpaku pada kerja menjadi kemajuan bagi negara. ”Jadi kalau saya lihat pemerintahan presiden dan wakil presiden saat ini sudah on the track,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan ini.

Senada dengan Rokhmin Dahuri, politikus PAN Bima Arya Sugiarto mengatakan, sebenarnya tidak relevan menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Amin hanya dengan hitungan 100 hari kerja. ”100 hari kerja itu enggak relevan mengukur kinerja. Menurut saya, dalam case Pak Jokowi di periode kedua, dibanding periode pertama (meningkat) 13% itu masuk akal,” katanya.

Pertama, kata Bima, dukungan elektoral terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 lebih besar dibandingkan Pilpres 2014. Kedua, birokrasi sudah terkonsolidasi. ”Kalau periode pertama, kan masih meraba-raba dan pasti ada bekas rezim lama. Di Periode kedua ini mayoritas sudah ‘menjadi orang’ Pak Jokowi,” katanya.

Ketiga, kata wali Kota Bogor ini, program kerja Jokowi sudah berjalan karena sebenarnya bukan hanya 100 hari, tetapi dalam menilai kinerja Jokowi itu harus dilihat secara utuh dalam enam tahun. ”Ini sudah enam tahun. Kalaupun ada yang berbeda, itu hanya semacam gimmick-gimmick aja,” katanya.

Bima juga mengapresiasi penilaian terhadap sejumlah menteri yang memiliki kinerja baik seperti Erick Thohir atau Nadiem Makarim. ”Kita dari awal melihat segmen milenial berperan. Jadi bagus survei ini mengonfirmasi itu,” katanya. (Abdul Rochim)