Amendemen UUD, MPR Berharap Utamakan Kepentingan Bangsa

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan berkunjung ke Universitas Udayana, Jumat (14/2/2020). Kunjungan itu bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di kalangan civitas akademika.

(Baca juga: Wacana Amendemen UUD 45, MPR Gandeng Pemda dalam Serap Aspirasi)

Menurut dia, perguruan tinggi adalah tempat yang tepat dalam berdiskusi menentukan arah amendemen UUD 1945. Karena akademisi dinilai, memiliki warna bagi kemaslahatan masyarakat dan tak terpengaruh kepentingan elite politik.

"Komunitas perguruan tinggi adalah cerminan terbaik untuk dapat duduk bareng dalam membicarakan wacana tersebut. Karena akademisi cenderung tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik," kata Syarief di lokasi, Jumat (14/2/2020).

Menurut mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menko UKM) di periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Bukan hanya menggunakan pendekatan kajian, tetapi juga kontempelasi berbagai masalah yang ada disekitarnya. Termasuk menggunakan dasar hukum yang tepat, seperti ketetapan MPR.

"Wacana untuk melakukan amandemen kami sikapi dengan membuka ruang seluas luasnya kepada masyarakat guna merumuskan wacana tersebut. Kita sepakat ini untuk kepentingan negara. Kita harus berpikir bahwa kepentingan bangsa diatas segalanya," ujar Syarief.

Dia menjelaskan, amendemen UUD 1945 akan terus dikawal dan dijaga agar tidak ada kesan itu dilakukan semata karena keinginan partai politik saja. Tetapi juga sesuai keinginan seluruh rakyat Indonesia.

Karena itulah, Syarif Hasan mengaku akan terus membuka diskusi publik kepada seluruh komunitas masyarakat dengan silaturrahim dan menampung aspirasi dari daerah. Termasuk perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

"Kunjungan saya ke Bali ini jadi bukti, bahwa kita berusaha menampung aspirasi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu Wakil Rektor Universitas Udayana Bidang Perencanaan dan Informasi, Ida Bagus Wyasa Putra mengatakan, dal perubahan UUD 1945 jangam sampai melupakan nilai sosio kultural yang sangat melekat di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Sebab kata dia, keberagaman masyarakat Indonesia sudah menjadi indentitas yang melekat sejak dulu kala. "Sebagai suatu bangsa penting sekali mengekspresikan identitas kulturalnya. Kita seharusnya lebih percaya karena negara lita memiliki sosio kultural yang lekat dan kuat," jelasnya.

"Konstitusi, problemnya bukan merubah konten, tapi bagaimana itu bisa mengikuti zaman. Penting sekali mengembalikan aspek kultural yang telah melemah karena kemunculan warna-warna baru dari segi mekanistiknya," sambungnya.