Mahfud MD Dikritik Sebut Data Korban Papua Sampah
Mahfud MD Dikritik Sebut Data Korban Papua Sampah
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut data aktivis HAM Veronica Koman soal korban meninggal dan tahanan politik Papua adalah sampah menuai kritikan.
(Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Tak Mencabut Kewarganegaraan WNI Eks ISIS)
Kritikan itu dari Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR Dapil Papua dan Papua Barat (MPR For Papua) Yorrys Raweyai serta Tokoh Papua Diaz Gwijangge.
"Saya pikir saya sudah kasih memang, memang secara, selaku ketua forum ini sebetulnya sebagai seorang menteri ya pembantu presiden apalagi membawahi
beberapa Kementerian itu Polhukam, tidak etis beliau menyampaikan itu," ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020).
Yorrys justru menilai, data dari Veronica Koman itu lengkap. Sebab, kata dia, Veronica Koman keliling Papua dalam misi kemanusiaannya. "Data beliau mungkin lebih lengkap, ada 3 buku yang lengkap sekali dengan dokumen-dokumen foto dan sebagainya, sudah diserahkan kepada kami," ujar Senator asal Provinsi Papua itu.
Dia mengatakan, pihaknya pun sudah menyerahkan data dari Veronica Koman itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Amnesti Internasional. "Cuma sebagai Menko Polhukam sih tidak etis ngomong itu," ujarnya.
Dia pun berpendapat, Papua sedang membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi, sehingga pemerintah perlu membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak atas kegelisahan yang berkembang saat ini.
Menurutnya, MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI di Periode ke dua pemerintahan Presiden Jokowi.
"Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional apalagi kasus Mispo Gwijangge menjadi keprihatinan," tuturnya.
Di samping itu kata dia, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret, untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah tersebut.
Menurut dia, kunjungan itu merupakan sejarah karena tiga pimpinan lembaga negara hadir di Papua, misalnya ke Wamena untuk melihat secara langsung pengungsi asal Nduga yang berada di wilayah tersebut.
"Pimpinan juga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapaj PON pada Oktober 2020. Lalu kami akan ke PT. Freeport untuk melihat perkembangan kedepan pasca-divestasi Freeport," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Diaz Gwijangge. Dia mengatakan, Mahfud MD adalah seorang intelektual, akademisi yang memahami betul tentang hukum, serta bagian dari pemerintah saat ini.
"Dia tidak layak menyampaikan ini, itu sangat menyakitkan orang Papua, hati orang Papua, dan semua tumpukan-tumpukan, seperti dia bilang sampah, semua ini yang ini suatu saat kita bongkar nanti akan jadi negara ini seperti apa," ujar Diaz Gwijangge dalam kesempatan sama.
(Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Tak Mencabut Kewarganegaraan WNI Eks ISIS)
Kritikan itu dari Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR Dapil Papua dan Papua Barat (MPR For Papua) Yorrys Raweyai serta Tokoh Papua Diaz Gwijangge.
"Saya pikir saya sudah kasih memang, memang secara, selaku ketua forum ini sebetulnya sebagai seorang menteri ya pembantu presiden apalagi membawahi
beberapa Kementerian itu Polhukam, tidak etis beliau menyampaikan itu," ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020).
Yorrys justru menilai, data dari Veronica Koman itu lengkap. Sebab, kata dia, Veronica Koman keliling Papua dalam misi kemanusiaannya. "Data beliau mungkin lebih lengkap, ada 3 buku yang lengkap sekali dengan dokumen-dokumen foto dan sebagainya, sudah diserahkan kepada kami," ujar Senator asal Provinsi Papua itu.
Dia mengatakan, pihaknya pun sudah menyerahkan data dari Veronica Koman itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Amnesti Internasional. "Cuma sebagai Menko Polhukam sih tidak etis ngomong itu," ujarnya.
Dia pun berpendapat, Papua sedang membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi, sehingga pemerintah perlu membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak atas kegelisahan yang berkembang saat ini.
Menurutnya, MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI di Periode ke dua pemerintahan Presiden Jokowi.
"Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional apalagi kasus Mispo Gwijangge menjadi keprihatinan," tuturnya.
Di samping itu kata dia, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret, untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah tersebut.
Menurut dia, kunjungan itu merupakan sejarah karena tiga pimpinan lembaga negara hadir di Papua, misalnya ke Wamena untuk melihat secara langsung pengungsi asal Nduga yang berada di wilayah tersebut.
"Pimpinan juga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapaj PON pada Oktober 2020. Lalu kami akan ke PT. Freeport untuk melihat perkembangan kedepan pasca-divestasi Freeport," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Diaz Gwijangge. Dia mengatakan, Mahfud MD adalah seorang intelektual, akademisi yang memahami betul tentang hukum, serta bagian dari pemerintah saat ini.
"Dia tidak layak menyampaikan ini, itu sangat menyakitkan orang Papua, hati orang Papua, dan semua tumpukan-tumpukan, seperti dia bilang sampah, semua ini yang ini suatu saat kita bongkar nanti akan jadi negara ini seperti apa," ujar Diaz Gwijangge dalam kesempatan sama.
(maf)
Explore More