Bappenas Sebut Data Akurasi Angka Kemiskinan Simpangsiur

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, Sensus Penduduk 2020 akan mengatasi keimpangsiuran data terutama data kemiskinan penduduk Indonesia.

Hal ini dikatakan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk ‘SP2020: Satu Data Indonesia’ bertempat di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta (13/2/2020).

"Yang paling nyata dari adanya Sensus Penduduk kali ini adalah kita mendapatkan data kemiskinan penduduk. Karena permasalahan di Indonesia saat ini adalah kesimpangsiuran data kemiskinan," ungkap Pungky Sumadi.

(Baca juga: Sensus Penduduk 2020 Libatkan Partisipasi Milenial)

Pungky menjelaskan, ketika ingin memberikan program bantuan, kerap disalahkan kita yang disalahin. Kenapa? Angka kemiskinan biasanya lebih besar. Karena, problem saat ini adalah untuk data kemiskinan data akurasinya semakin rendah.

"Sehingga harus ada kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan akurasi data ini. Jadi, kolaborasi yang luar biasa antar data Dukcapil dengan BPS untuk sensus tahun ini akan menjadi terobosan baru," jelas Pungky.

Harapannya, dengan data sensus penduduk dari BPS, kata Pungky Indonesia memiliki data akurat mengenai kemiskinan di Indonesia.

"Jadi, tidak akan ada elemen yang kurang dari kolaborasi ini. Sehingga ketika nanti data yang sudah diambil oleh BPS dan dikembalikan kepada Dukcapil akan bisa digunakan dalam perencanaan Indonesia kedepan," tegasnya.

Dari hasil sensus ini, kata Pungky pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pengambilan kebijakan. "Kita bisa lihat perkembangannya berapa orang pindah yang melakukan pola migrasi dari suatu tempat ke tempat lain," jelasnya.

"Kelahiran maupun kematian. Sehingga bisa untuk menentukan total fertility rate dari mortalitasnya. Hal ini penting untuk kita agar melihat data ini bisa dilakukan kebijakan-kebijakan lanjutan yang bisa diambil," tambahnya.

Karena diakuinya, ada lima provinsi di Indonesia ini akan mengalami bonus demografi. "Nah secepat apasih itu, kalau cepat ini apa yang kita bisa lakukan? Kemudian bagaimana dengan provinsi yang lain? Itu akan bisa ketahuan ketika data yang telah diambil oleh BPS dikembalikan kepada Dukcapil," ucap Pungky.