Jokowi Harap Kebijakan Satu Peta Tuntaskan Masalah Lahan
Jokowi Harap Kebijakan Satu Peta Tuntaskan Masalah Lahan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, kebijakan satu peta dapat menuntaskan masalah tumpang tindih peta lahan. Dia meminta, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) menuntaskan hal tersebut.
"Ini penting sekali baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Kamis (6/2/2020).
(Baca juga: Urgent, Ini Tugas Khusus Kepala BPIP Baru dari Jokowi)
Dia mengatakan, tumpang tindih ini seringkali menimbulkan sengketa lahan. Selain itu juga hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
"Gunakan peta Indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi ke geospasial tematik ini juga agar segera disiapkan," ungkapnya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, langkah pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta sudah dimulai sejak 2016. Di mana program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.
"Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020," katanya.
Menurutnya, setelah kompilasi peta tematik selesai, pemerintah bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. Dia pun meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.
"Ya semuanya satu geoportal. Sehingga masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan satu geomortal," ujarnya.
Dia menambahkan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
"Sehingga dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita," pungkasnya.
"Ini penting sekali baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektare atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Kamis (6/2/2020).
(Baca juga: Urgent, Ini Tugas Khusus Kepala BPIP Baru dari Jokowi)
Dia mengatakan, tumpang tindih ini seringkali menimbulkan sengketa lahan. Selain itu juga hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
"Gunakan peta Indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan jika diperlukan payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih antara informasi ke geospasial tematik ini juga agar segera disiapkan," ungkapnya.
Lebih lanjut Jokowi mengatakan, langkah pemerintah untuk melakukan percepatan kebijakan satu peta sudah dimulai sejak 2016. Di mana program utamanya adalah sinkronisasi, integrasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.
"Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan, kita ditargetkan selesai di Desember 2020," katanya.
Menurutnya, setelah kompilasi peta tematik selesai, pemerintah bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antara informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. Dia pun meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.
"Ya semuanya satu geoportal. Sehingga masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan satu geomortal," ujarnya.
Dia menambahkan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
"Sehingga dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita," pungkasnya.
(maf)
Explore More