Hanya Didukung Fraksi Demokrat dan PKS, Pansus Jiwasraya Bakal Kandas
Rabu, 05 Februari 2020 - 07:50 WIB
Hanya Didukung Fraksi Demokrat dan PKS, Pansus Jiwasraya Bakal Kandas
A
A
A
JAKARTA - Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, memprediksi usulan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah PT Jiwasraya (Persero) di DPR, bakal kandas di tengah jalan. Sebab hanya disepakati oleh dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS.
"Ditinjau dari representasi jumlah fraksi maupun anggota, kedua fraksi tidak memenuhi jumlah untuk memperoleh suara mayoritas jika dilakukan voting," kata Suparji saat dihubungi SINDOnews, Rabu (5/2/2020).
Di sisi lain, kata Suparji, fraksi-fraksk lain yang tidak setuju dengan Pansus, terutama koalisi pemerintah cukup solid untuk menolak pembentukan Pansus. Hal ini bisa terbaca dari sikap masing-masing anggota Dewan di Senayan yang cenderung melanjutkan proses panitia kerja untuk menyelidiki kasus ini. (Baca juga: PKS-Demokrat Ajak Fraksi Lain Masuk Pansus Jiwasraya)
Lebih lanjut Suparji mengatakan, sejauh ini fraksi-fraksi yang menolak Pansus belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang kenapa menolak usulan Pansus. Sedangkan di beberapa kasus yang lampau, seperti kasus Century, mayoritas fraksi di Senayan berhasil dan kompromis.
"Padahal dalam rangka mendukung penyelesaian masalah ini dengan tuntas dan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Masalah ini hendaknya tidak selesai dengan uang nasabah kembali, tetapi harus ada punishment ekonomi, politik dan hukum," tukasnya. (Baca juga: Pansus Jiwasraya Bidik Istana )
"Sanksi tersebut bermakna adanya penjeraan dan dukasi. Jika hanya dalam bentuk sanksi ekonomi dan hukum, tanpa ada proses politik di DPR yang lebih komprehensif, padahal menyangkut uang negara maka belum dapat menjerakan kepada yang terlibat," pungkas dia.
"Ditinjau dari representasi jumlah fraksi maupun anggota, kedua fraksi tidak memenuhi jumlah untuk memperoleh suara mayoritas jika dilakukan voting," kata Suparji saat dihubungi SINDOnews, Rabu (5/2/2020).
Di sisi lain, kata Suparji, fraksi-fraksk lain yang tidak setuju dengan Pansus, terutama koalisi pemerintah cukup solid untuk menolak pembentukan Pansus. Hal ini bisa terbaca dari sikap masing-masing anggota Dewan di Senayan yang cenderung melanjutkan proses panitia kerja untuk menyelidiki kasus ini. (Baca juga: PKS-Demokrat Ajak Fraksi Lain Masuk Pansus Jiwasraya)
Lebih lanjut Suparji mengatakan, sejauh ini fraksi-fraksi yang menolak Pansus belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang kenapa menolak usulan Pansus. Sedangkan di beberapa kasus yang lampau, seperti kasus Century, mayoritas fraksi di Senayan berhasil dan kompromis.
"Padahal dalam rangka mendukung penyelesaian masalah ini dengan tuntas dan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang. Masalah ini hendaknya tidak selesai dengan uang nasabah kembali, tetapi harus ada punishment ekonomi, politik dan hukum," tukasnya. (Baca juga: Pansus Jiwasraya Bidik Istana )
"Sanksi tersebut bermakna adanya penjeraan dan dukasi. Jika hanya dalam bentuk sanksi ekonomi dan hukum, tanpa ada proses politik di DPR yang lebih komprehensif, padahal menyangkut uang negara maka belum dapat menjerakan kepada yang terlibat," pungkas dia.
(thm)
